BANDUNG,- Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H, M.Tr (Han) bersama Komandan Satuan dijajaran Kodam III/Siliwangi menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pengamanan Pemilu tahun 2019 yang diadakan di Aula Mulyono Mapolda Jabar Jalan Soekarno Hatta Bandung, Senin (24/9).
Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Mapolda Jabar melibatkan TNI, Polri dan seluruh Stakeholder yang terkait untuk mendukung pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 yang aman dan damai. Pada acara ini juga dilaksanakan Video Conference dengan Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Faktor yang perlu diwaspadai diinternal maupun eksternal dapil adalah potensi konflik, untuk mengatasinya setiap petugas diwilayah agar segera memetakan wilayah – wilayah mana yang dianggap berpotensi rawan konflik untuk dapat diantisipasi.
Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung budi Maryoto, M.Si menekankan, “ terus adakan komunikasi kepada KPU Kota maupun Kabupaten, pelajari dan petakan data lebih awal agar dapat diantisipasi potensi konflik yang ada “.
“ Tingkatkan sinergi 3 Pilar, apabila ada permasalahan yang menonjol segera diambil langkah-langkah dan lakukan koordinasi serta perankan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan pendekatan dan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda diwilayah “, jelas Kapolda.
Ditempat yang sama Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H, M.Tr (Han) menyampaikan, “ kesiapan dan penyiapan saat pelaksanaan Pemilu serta paska Pemilu dalam mendukung pesta demokrasi dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
“ Kepada penyelenggara Pemilu, TNI-Polri dan Aparat Pemerintahan agar tetap menjujung tinggi marwah institusi untuk tetap bersikap Netral, sekaligus dapat menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penyebaran berita-berita provokatif yang dapat mengadu domba dan memecah belah kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ”, ungkap Pangdam.
Dalam Video Teleconference Menkopolhukam menyatakan, “ seluruh aparat yang terlibat dalam penyelanggaraan Pemilu agar mengetahui tugasnya masing-masing, tahu masalah yang ada diwilayahnya masing-masing sehingga memiliki langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut dengan berpedoman kepada integritas penyelenggaraan Pemilu dan aparat keamanan Netral “.
Selanjutnya, " pihak keamanan agar mewaspadai dan mengantisipasi gangguan kamtibmas, money politik, politik indentitas yang menggunakan instrument sara, aktifitas medsos, kenali masalah, dan netralisir masalah karena mencegah lebih baik dari pada atasi lebih baik ", ungkapnya.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menyampaikan, “ Netralitas TNI-Polri harus dikedepankan, personil tidak boleh terbawa arus kegiatan politik pratktis dan bila kondisi tidak kondusif akan mengorbankan masyarakat dan apabila ada kegiatan yang kontra politik segera diantisipasi jangan sampai mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa.(Pdm)
