Ekbis

Aom Roedy Wiranatakusumah Bersama Warga Terkena Mega Proyek Upper Cisokan Geruduk Kantor PT PLN UIP JBT I

Foto : Aom Roedy Wiranatakusumah SH MH MBA "Dalem Bandung" (Kacamata Hitam) bersama puluhan warga Terkena Mega Proyek Upper Cisokan Geruduk kantor PT PLN UIP JBT I di Jalan Karawitan No.32, Bandung, Kamis (8/3/2018)

BANDUNG - Puluhan warga Terkena Mega Proyek Upper Cisokan kembali turun gunung. Dikomandoi Aom Roedy Wiranatakusumah SH MH MBA
"Dalem Bandung" selaku kuasa hukum. Warga menyampaikan protes perihal pembebasan lahan yang tak kunjung usai di kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (UIP JBT I) di Jalan Karawitan No.32, Bandung, Kamis (8/3/2018) pagi.

"Sudah empat Tahun tanah kami tidak dibayar oleh PLN. Dimana keadilan ini" Jerit Sulthon selaku ahli waris Sanusi pemegang Sertifikat Hak Milik yang terletak tepat di accses road.

Langkah musyawarah tidak ditanggapi oleh PT PLN UIP JBT I, perjalanannya, saat ini, adalah gugatan lanjutan, "Saya sebagai kuasa hukum warga, telah melayangkan dua gugatan baik perdata maupun pidana, dalam perdata gugatan ditujukan kepada PLN sebagai tergugat 1 dan pihak tergugat 2 Panitia Pembebasan Lahan (P2T) yang pada saat itu Sekda KBB, Maman S. Sunjaya sebagai Ketua Panitia dan Mumun tergugat 3. Untuk gugatan pidana, PLN bertanggung jawab atas perusakan properti milik Sulton,” terang Aom Roedy.

Kami juga sudah melayangkan surat ke Kantor Sekretariat Presiden untuk permasalahan ini, agar menjadi perhatian karena ini adalah proyek terbesar di asean,” ucapnya.

Dalam tatap muka di ruang rapat milik PT PLN, selama 30 menit warga menyampaikan tuntutannya. Namun, Suasana kembali memanas dan berujung deadlock, jalan buntu. Aparat kepolisian bersenjata laras panjang bersiaga mengamankan pejabat PT PLN. Perwakilan warga dan Aom Roedy meninggalkan ruangan.

Menurut Aom, sudah berkali-kali mereka meminta dengan cara dan langkah persuasif tetapi PT. PLN dinilai arogan serta menggunakan cara-cara kekerasan dengan cara intimidasi disalah satu lahan milik Sulton dengan menempatkan personel Polisi dan TNI di lahan milik warga tersebut.

"Kami sudah melaporkan oknum tersebut ke Kasgar (Garnisun) Bandung. Kami apresiasi, laporan kami ditindaklanjuti oleh penyidik berupa pemanggilan. Bahkan penyidik garnisun juga meminta agar kami turut memberikan novum baru. Namun kami belum dapat memenuhi hal tersebut" Tandasnya beberapa waktu lalu.

Aom Roedy meminta agar PT PLN jangan menggantung hak warga. Terkait deadlock tatap muka. Dirinya akan menurunkan massa dalam jumlah besar guna menyampaikan protes lanjutan.(Don)