Menurutnya salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain menggunakan system e-ticket, portal mesin, stiker untuk kendaraan pribumi dan lainnya
"Sebenarnya persoalan dan solusi tersebut sudah dibicarakan dari dulu sejak masih bergabung dengan Kabupaten Ciamis namun hingga Pangandaran menjadi DOB tidak ada respon serius untuk direalisasikan dengan berbagai pertimbangan,"kata Edi.
Edi menambahkan, diduga jika menggunakan system. Nantinya tidak bisa untuk bayar honorer, para sukwan calon PNS dan income tambahan.
"Padahal semahal mahalnya alat tersebut saya yakin mampu dibeli. Sekarang saya berharap kepada Pemerintahan Definitif tinggal pilih pakai e-ticket /portal machine atau dihilangkan retribusi dari tollgate nya. Saya mendukung kedua-duanya,"tegasnya.
Edi juga menyarankan pengelolaannya tidak lagi oleh Dinas Pariwisata namuun langsung oleh Dinas Pendapatan. Agar Dinas Pariwisata lebih fokus pada Pengembangan Pembinaan dan Pelayanan Pariwisata. Dalam hal ini Kompepar menyatakan siap menjadi Mitra Kerja. (wn)
--
