“Telah terjadi praktek tata kelola yang tidak baik, dimana sebagian besar program dukungan bagi desa tetap menggunakan pola pendekatan proyek, dan khususnya terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya pendamping yang dilakukan secara terpusat,” keluh Uun.saat ber4temu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di ruang rapat lantai 2 Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (23/3) pagi. Pertemuan dilakukan untuk mendengar aspirasi atas aksi demonstrasi yang dilakukan sekitar 600 orang Pendamping Desa se-Indonesia di halaman depan Istana Negara.
Ketua APPD Jabar ini juga mengeluhkan tidak transparan dan tidak jelasnya proses rekrutmen petugas pendamping desa.
“Pelaksanaan seleksi tidak dilakukan secara tim oleh tim teknis, dan proses seleksi menggunakan alat tulis pensil dan semua berkas seleksi aktif dibawa tim seleksi pusat. Setelahnya pengumuman kandidat lulus ditentukan oleh Pusat,” kata Uun.
Untuk itu, Uun meminta agar pemerintah menugaskan institusi yang kompeten untuk melakukan evaluasi atas berbagai kekisruhan proses rekrutmen pendamping desa, dengan melakukan sampling sampai ke tingkat provinsi.
Saat menerima perwakilan Aliansi Pendamping Profesional Desa itu, Seskab Pramomo Anung didampingi oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Surat Indrijarso, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi pada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rahayu Kadarwati, dan Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet Alufurkon Setiawan dan Staf Khusus Seskab Emir Kresna Wardana.
Dalam pertemuan itu Seskab Pramono Anung menegaskan, bahwa dirinya sangat memahami tentang filosofi dasar Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, karena ia merupakan salah satu pimpinan DPR saat undang-undang diputuskan. Karena itu, Seskab menyayangkan apabila proses panjang salah satu program andalan dari pemerintah terdapat persoalan dalam pelaksanaannya.
Menurut Seskab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil kebijakan dalam pembangunan Indonesia tidak lagi Jawasentris tetapi Indonesiasentris. Ia mengatakan bahwa pembangunan tidak lagi dimulai dari kota-kota tetapi pembangunan dimulai dari desa-desa.(sk)
