» » » Petani Keramba Jaring Apung Menolak Keras Kebijakan Pemda Purwakarta Mengenai "Zero KJA"


SJO PURWAKARTA. Petani Keramba Jaring Apung (KJA) Waduk Jatiluhur yang tergabung dalam Paguyuban Pembudidaya Ikan (PPI) – Maju Bersama (MBs) menolak keras kebijakan Zero KJA yang saat ini tengah diwacanakan Pemerintah Daerah.

Ketua PPI KJA Jatiluhur H Yana Setiawan didampingi Ketua Maju Bersama (MBs) H Aa Sumarna menegaskan, seluruh petani KJA sudah satu suara menolak keras wacana Zero KJA.

"Kami mohon untuk dapat dipikirkan kembali dan ditinjau ulang (kebijakan Zero KJA, red). Ini menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat," kata Yana yang di amini seluruh petani KJA. Rabu (11/1)

Dijelaskannya, petani sangat mendukung program penertiban KJA yang tengah berlangsung hingga saat ini.

"Namun kalau sampai zero (nol) kami dengan tegas menolaknya dan saya harap wacana men zerokan KJA dapat dipertimbangkan kembali," ujarnya.

Jika alasannya keberadaan KJA dapat menurunkan kualitas air di Waduk Jatiluhur, kata dia, itu sangat tidak masuk akal.

"Sungai Citarum yang memiliki hulu di Kaki Gunung Wayang di Selatan Bandung, sudah tercemar sejak melewati berbagai kawasan industri dan pabrik yang seenaknya membuang limbah ke sungai," katanya.

Pakan yang diberikan kepada ikan di KJA itu, sambung Yana, bukanlah pakan asal-asalan namun sudah menempuh uji teknologi.

"Pakan ini mampu menggemukkan ikan dalam waktu tiga bulan. Ada pun anggapan pakan menjadi biang sedimentasi dan pencemaran di Waduk Jatiluhur itu hanya lah anggapan dan perlu diuji kebenarannya," ujarnya.

Lebih lanjut Yana menambahkan, ikan asal KJA Jatiluhur memasok sebesar 100 ton kebutuhan ikan nasional per harinya.

"Perputaran uang di sini mencapai 2 Miliar Rupiah per hari, apa iya langsung disetop begitu saja dengan adanya kebijakan Zero KJA ini," kata dia.

Hal senada pun diungkapkan Ketua MBs Aa Sumarna. Aa mengingatkan, bahwa keberadaan KJA sudah ada sejak 1988 lalu.

"Warga di sini sudah merelakan tanahnya, warisannya, untuk kepentingan pembuatan waduk jatiluhur. Adalah sangat wajar bila generasi penerusnya memanfaatkan keberadaan Waduk Jatiluhur dengan menjadi petani KJA," ujarnya.

Terpantau seruan dari para petani KJA dari beberapa Zona hingga luar zona selah sepakat menolak keras Zero KJA.

Sikap selanjutnya, sambung dia, pihaknya akan mengajukan audensi untuk dapat berdialog secara langsung.
"Kami berharap jalur musyawarah yang kami usahakan ini dapat solusi sehingga kebijakan Zero KJA bisa dibatalkan," harapnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Kadisnakan) Kabupaten Purwakarta Sri Wuryasturati mengatakan, Zero KJA didasari atas berbagai pertimbangan, salah satunya kualitas air yang semakin menurun.

"Pemkab Purwakarta dan PJT2 Jatiluhur kini tengah mengadakan usaha menjernihkan kembali air di Waduk Jatiluhur. Ini harus ada tindakan nyata, di antaranya menertibkan keberadaan KJA melalui kebijakan Zero KJA dengan waktu enam bulan harus sudah terlaksana," kata Kadisnakan yang akrab dipanggil Ita ini.

Sebagai langkah awal, kata Ita, akan dibentuk tim gabungan di mana masing-masing tim memiliki tupoksinya.

"Pada prosesnya kita akan bertemu dengan para petani KJA untuk sosialisasi awal," ujarnya.

Ita mengingatkan, mengamankan Jatiluhur sama dengan mengamankan Indonesia.

"Pasalnya Jatiluhur ini memiliki peran vital sebagai pemasok air minum bagi ibukota, termasuk pasokan listrik Jawa Bali," pungkasnya. (DeR)



«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: