» » » » Tersangka Kasus Vaksin Palsu 23 Orang

SJO, JAKARTA - Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)  menemukan peristiwa pidana peredaran, penggunaan dan pembuatan vaksin palsu. Dalam kasus ini, sebanyak 23 orang telah ditemukan bukti permulaan untuk ditetapkan sebagai tersangka.

“Perkembangan sidik vaksin ditemukan beberapa tersangka yakni 6 produsen, 9 distributor, 2 pengumpul bekas botol vaksin, 1 pencetak label dan bungkus, serta 5 orang dokter,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri,  Brigjen Pol Agung Setya, dalam acara Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Wisma Bhayangkari, Kebayoran, Jakarta, Selasa (30/8).

Adapun vaksin yang dipalsukan, menurut Agung, berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di antaranya adalah Tripacel, Pediacel, Engerix B, Euvax B, Tuberculin PPD RT 23, Havric Junior.

Mengenai rumah sakit yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu itu, Agung menjelaskan, sebelum diumumkan ke masyarakan, pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya telah mempersiapkan kemungkinan adanya kemarahan dari orangtua anak-anak yang pernah diberikan vaksin di rumah sakit tersebut.

Namun Agung menegaskan, penegakan hukum dalam kasus peredaran vaksin palsu itu hanyalah, sekian solusi, karena solusi  yang lebih jauh adalah aspek pencegahan.

Perlindungan Pemerintah

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Drg. Oscar Primadi menyampaikan, bahwa imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang paling cost effective.  “Imunisasi memiliki kurun waktu yang bisa mencapai usia bayi 2 tahun,” ujarnya.

Adapun alur distribusi vaksin, menurut Oscar, dimulai dari Bio Farma yang kemudian dibawa ke Kemenkes, provinsi, kabupaten, ke RS/UP. Oscar menegaskan, saat pengiriman vaksin selalu berada di lemari pendingin.

Mengenai imunisasi ulang kepada penerima vaksin palsu, Oscar menjelaskan, dilakukan kepada anak-anak, dan diberikan gratis oleh pemerintah. Namun sebelum dilakukan imunisasi ulang, menurut Oscar, dilaksanakan verifikasi data anak terlebih dahulu. Sejauh ini, lanjut Oscar, sebanyak 1.500 anak telah terverifikasi mendapatkan vaksin palsu.

“Rencana tindak lanjut salah satunya yakni perbaikan regulasi dan pembentukan tim terpadu dari Kemenkes dan BPOM,” pungkas Oscar.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang hadir dalam kesempatan itu, berharap agar dalam penanganan kasus vaksin palsu tidak hanya berhenti di sini, tapi juga dibongkar lebih lanjut kepada peredaran obat.

“Sekarang ini juga banyak peredaran obat melalui online atau e-commerce yang sulit untuk dipantau keresmiannya,” tambah Tulus seraya berharap adanya pengawasan internal yang dilakukan oleh BPOM dan Kemenkes untuk mengawasi rumah sakit.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A, menyampaikan bahwa orangtua korban vaksin palsu datang untuk mendapatkan advokasi ke rumah sakit.

“Berdasarkan UU 36/2009 tentang Kesehatan pasal 153 Pemerintah menjamin ketersediaan imunisasi yang aman dan terjangkau,” tambah Asrorun.

Vaksin dan obat palsu berbahaya, menurut Asrorun, faktor utamanya adalah karena anak masih dalam posisi rentan.

Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr Dyah Silviaty, dr.SpA, MH.Kes menyampaikan imunisasi yang direkomendasikan oleh IDAI yakni usia 0 sampai 18 tahun.

“Vaksin palsu tidak memiliki proteksi atau perlindungan terhadap virus tertentu. Vaksin palsu isinya merupakan campuran cairan infus (NaCl),” lanjut Dyah.(*)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: