» » » » Elektrifikasi 100% di Purwakarta Terganjal Aturan Baru PLN

SJO PURWAKARTA. Program Elektrifikasi di Kabupaten Purwakarta sudah mencapai 99%. Akhir tahun ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mencanangkan agar program tersebut dapat mencapai 100% dengan indikator seluruh rumah di Kabupaten Purwakarta mendapatkan pasokan aliran listrik. Namun, program tersebut terganjal oleh peraturan baru PLN yang mengharuskan calon pelanggan yang berasal dari masyarakat miskin harus memiliki Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). "Dinilai peraturan PLN, menjadi kendala yang sangat mengganggu pencanangan program ini. Karena, Elektrifikasi adalah program pro rakyat yang seyogyanya tidak boleh dihalangi oleh peraturan administratif yang menyulitkan." Ujarnya, Jumat (5/8).

Pasalnya, problem PLN tidak lagi melayani pemasangan instalasi listrik dengan kapasitas dibawah 900 Watt. Kalau ada pengajuan dengan kriteria seperti ini, maka masyarakat harus melampirkan KIS. "Karena Kartu tersebut menjadi, sebagai salah satu kriteria. Padahal anggaran di kita cukup untuk membuat elektrifikasi 100% pada akhir tahun ini. Saya harap anggota DPRD bisa bicara pada PLN”. Jelas Dedi Jumat (5/8).

Dedi, menambahkan selama dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta terus berkomitmen tentang program pemasangan listrik gratis untuk warga miskin. Dari 100 ribu Kepala Keluarga pada Tahun 2008 tidak memiliki listrik, kini hanya tersisa 4 ribu Kepala Keluarga saja, jumlah sisa tersebut terpusat di wilayah Cirata Kecamatan Plered dan Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur yang justru terkenal sebagai daerah penghasil listrik untuk wilayah Jawa – Bali. “Ini seperti mimpi sebenarnya, wilayah penghasil listrik kok masyarakat sekitarnya tidak teraliri listrik. Ironi ini kami coba dorong menjadi harmoni dengan program pemasangan listrik gratis”. Kata Dedi menambahkan.

Hal senada pun diungkapkan Akun Kurniadi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Purwakarta. Dia mengaku sudah menganggarkan Rp12 Milyar untuk 4500 Kepala Keluarga di Kabupaten Purwakarta yang belum memiliki instalasi listrik di rumahnya. Anggaran ini terancam tidak terserap karena peraturan mendadak dan sangat spesifik yakni calon pelanggan yang akan memasang instalasi dibawah 900 Watt harus memiliki KIS. "Tidak semua warga miskin memiliki kartu tersebut, pengurusannya kan langsung ditangani pemerintah pusat. Kami bingung mengkoordinasikan ini. Padahal program ini sudah kami jalankan selama 10 tahun terakhir." Pungkasnya. (DeR)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: