» » » DPRD Jabar Dorong Pendirian BUMD Baru

SJO, BANDUNG-DPRD Jabar mendorong terbentuknya BUMD baru. Adapun BUMD baru yang direkomendasikan bisa terbentuk adalah BUMD pengembang dan pengelola infrastruktur telekomunikasi. Usulan tersebut, diungkapkan dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang berlangsung Selasa sore (9/8).

Dalam sidang paripurna tersebut, Komisi I DPRD Jabar yang dibacakan Hasbullah Rahman, memaparkan usulan perlu adanya BUMD baru yang bergerak dalam pengembang dan pengelola infrastruktur telekomunikasi merupakan usulan inisiatif dari Komisi I DPRD Jabar.

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan melalui kehadiran Perda tentang BUMD baru yang mengatur perihal pengembang dan pengelola infrastruktur telekomunikasi adalah adanya rujukan peraturan yang khusus dalam pembentukkan BUMD pengembang dan pengelola infrastruktur telekomunikasi.

Melalui Raperda ini, diharapkan adanya kepastian ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Gubernur dan DPRD Jabar dalam pembentukkan BUMD pengembang dan pengelola infrastruktur telekomunikasi serta diharapkan adanya aturan yang dapat mengharmonisasikan hubungan antar sektor yang terkait dengan BUMD pengembang dan pengelola infrastruktur telekomunikasi.

"Atas usulan Raperda tentang BUMD pengembang dan pengelola infrastruktur telekomunikasi dari sisi normatif telah memenuhi persyaratan yaitu adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar (Broadband) Indonesia" tambahnya.

Sementara itu kondisi eksisting saat ini Pemprov. Jabar telah proaktif meluncurkan program Jabar Cyber Province serta beberapa daerah di Jabar antara lain Kota Bekasi dan Kota Bandung telah mendeklarasikan program smart city sebagai tuntutan kelengkapan utilitas perkotaan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan dan kemudahan pelayanan publik.

"Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, nantinya peran BUMD infratel selaku pengembang dan pengelola infrastruktur telekomunikasi daerah, harus diposisikan dan diprogramkan untuk mampu menyediakan infrastruktur telekomunikasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota" pungkasnya.

Melalui pengelolaan BUMD infratel, harapan berikutnya pengelolaan aset infrastruktur yang dikelolanya dapat menjadi peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi pada peningkatan likuiditas keuangan daerah.

Hasbullah, dalam bagian lain keterangannya menjelaskan adapun ruang lingkup usaha  BUMD pengembang dan pengelola infrastruktur telekomunikasi meliputi : membangun dan mengelola infrastruktur telekomunikasi pasif melalui pola penggunaan bersama di tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota, melakukan investasi pembangunan, pengusahaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi bersama pusat data pemerintahan Jabar serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah.(rls)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: