» » Bawaslu Jabar Launching Penerapan SADAP

SJO, BANDUNG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menggelar Launching Penerapan Aplikasi Pengawasan Pemilukada 2017 Berbasis IT di Jabar, Jum'at (12/8), di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Jalan Turangga Nomor 25, Kota Bandung.

"Aplikasi Pengawasan Pemilukada berbasis IT ini adalah Sistem Analisa Data Pemilih (SADAP). Dalam penerapan SADAP ini, Bawaslu Jabar bekerjasama dengan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur," kata Ketua Bawaslu Jabar, Drs.Harminus Koto, usai launching penerapan aplikasi pengawasan pemilukada berbasis IT tersebut kepada wartawan.

Drs. Harminus Koto menjelaskan, aplikasi SADAP tersebut diterapkan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di Jabar Tahun 2017.

SADAP, lanjutnya bisa diaplikasikan dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih. Aplikasi itu dibuat berdasarkan prinsip buttom up, yaitu bisa dijalankan mulai dari level paling bawah dan hasilnya didistribusikan pada level di atasnya. Setiap level dapat mengetahui hasil analisis data tersebut.

"Dengan cara itu, setiap level bisa menyelesaikan permasalahan di tingkatnya. Level di tingkat atasnya mengelola data antar level di bawahnya. Di level ini dapat diketahui data ganda antar level, misal antar desa/kelurahan, antar kecamatan dan seterusnya. Ini dalam rangka sinergi pengawas pemilu dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara perseorangan atau kelompok sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada," katanya.

Pada acara Launching penerapan SADAP tersebut, Ketua KIPP Jawa Timur Rikson Nababan menjelaskan, ada 11 Indikator permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih yang dapat diketahui melalui SADAP. Diantaranya jumlah NIK ganda, NIK invalid yang kurang dari 16 digit, NIK yang tidak sinkron dengan tanggal lahir atau jenis kelamin dan pemilih tanpa identitas kependudukan.(rls)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: