» » » Tindaklanjuti Kasus Pemotongan Gaji 13 dan 14, Pemda Bentuk Majelis BPPHD


SJO PANGANDARAN – Menindaklanjuti pemotongan gajih ke 13 dan 14 PNS yang terjadi dilingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kecamatan/Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Daerah bentuk Majelis Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin (BPPHD).

Kepala Bagian Kepegawaian Wawan Suryaman mengatakan, Majelis tersebut di Ketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan tiga unsur diantaranya unsur pemerintah daerah, unsur pengawas dan unsur SKPD.

“Pembentukan Majelis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21/2016 sebagai regulasi untuk menindaklanjuti hukuman disiplin kepada PNS yang dinilai melanggar kedisiplinan,” kata Wawan.

Untuk teknis persidangan, Wawan menjelaskan akan digelar di Sekretariat Daerah setelahnya hasil BAP dan pembinaan yang dilakukan Disdikbudpora selesai. Selain itu juga hasil BAP dan pembinaan yang dilakukan akan disinkronkan dengan hasil BAP Inspektorat.

“Mengenai jatuhan hukuman belum bisa dipastikan saat ini, namun berdasarkan hasil BAP Inspektorat masuk pada ketegori pelanggaran sedang,” tambahnya.

Wawan menjelaskan, sebagai ajuan penjatuhan hukuman pihak Majelis BPPHD akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 dan diputuskan berdasarkan hasil rekomendasi dari Kepala Daerah.

Dalam pemberitaan sebelumnya, dijelaskan UPTD Disdikbudpora Kecamatan/Kabupaten Pangandaran ditemukan telah melakukan pemotongan gajih ke 13 dan 14 kepada PNS dengan jumlah yang pariatif antara Rp20 ribu hingga Rp40 ribu per orang hingga terkumpul Rp16.200.000.(wan)



«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: