» » » PT PMB dan Petani Penggarap Di Pangandaran Nyaris Bentrok


SJO PANGANDARAN - Suasana  tegang mewarnai langkah aparat kepolisian untuk mengamankan upaya pihak PT Pancajaya Makmur Bersarma untuk mengosongkan lahan yang akan dibangun dan saat ini diduduki masyarakat penggarap sejak sebulan yang lalu, yang berlangsung Rabu 27 Juli 2016.

Pihak pemegang HGB PT Pancajaya Makmur Bersama merasa keberatan sebab selain menggunakan sebagai lahan pertanian para penggarap juga mendirikan bangunan sebagai rumah tinggal.

Pihak petani penggarap beralasan tindakan mereka melakukan penggarapan lahan karena tanah yang saat ini dikuasai perusahaan legalitasnya diragukan dan menganggap lahan tersebut merupakan tanah negara.

Di lokasi pihak penggarap dan perusahaan bertemu dalam suasana tegang. Mereka saling mempertahankan argumentasi masing-masing.

Pertemuan dibawah terik matahari tersebut dikawal ratusan aparat dari Polres Ciamis, TNI dan Satpol PP Kabupaten Pangandaran. Para petani tampak mempersenjatai diri dengan senjata tajam yang biasa mereka bawa saat bekerja seperti golok, sabit dan cangkul.

Tak ada titik temu dalam negoisasi dilapangan, upaya dialogispun dilanjut dikantor PT Pancajaya Makmur Bersama yang dihadiri, pihak manajemen perusahaan, perwakilan petani penggarap dan dimediasi pihak aparat dari TNI, Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Pangandaran.

Dalam kesempatan itu pihak PT Pancajaya Makmur Bersarma yang disampaikan Alip, menjelaskan sesuai intruksi Bupati Jeje Wiradinata bahwa dikawasan tersebut tidak dimungkinkan lagi untuk lahan pertanian. Namun untuk sentra bisnis, ruko dan sarana penunjang pariwisata lainnya.

Alip juga juga menyampaikan kronologis dan riwayat tanah yang dipersoalkan.

"Dapat saya sampaikan tadinya ini memang tanah negara yang dipakai oleh perusahaan perkebunan milik negara kemudian hak guna bangunan (HGB) jatuh kepada PT Startrust dan dijaminkan ke Bank NISP. Karena mengalami pailit dan lahan tersebut lalu dibeli oleh PT Pancajaya Makmur Bersama yang terdiri dari 9 sertifikat seluas 196 hektar,"jelasnya.

Alip menambahkan atas rencana perusahaan yang akan melakukan pembangunan dilahan yang saat ini diduduki penggarap, pihaknya meminta agar masyarakat membongkar bangunan yang ada dilahan tersebut.

"Sedangkan kalau pihak penggarap meragukan legalitas sertifikat HGB milik PT Pancajaya Makmur Bersama dan dianggap tidak sesuai prosedur silahkan menempuh jalur hukum ke PTUN,"tegasnya.

Sementara itu Perwakilan para penggarap Karmin menyatakan bahwa legalitas HGB yang dipegang oleh PT Pancajaya Makmur Bersama cacat hukum.

"Bagaimana sebuah IMB untuk bangunan ruko yang saat ini sedang dibangun dapat dikeluarkan sebelum sertifikat HGB diterbitkan. Ini jelas cacat secara hukum,"kata Karmin yang mantan Kepala Desa Pangandaran ini.

Pertemuan yang berlangsung lebih dari 2 jam tersebut tak menemui penyelesaian. Pihak perusahaan pun bersikukuh agar bangunan yang ada dilahan miliknya akan dibongkar.

Pihak pekerja dari perusahaanpun kembali mendatangi gubug gubug milik para penggarap untuk dirobohkan. Namun para petani penggarap pun tentu saja tak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan karena tidak terima bangunan mereka akan dibongkar.

Para pekerja dari pihak perusahaan yang akan melakukan pembongkaranpun mundur melihat keberingasan petani.

Pihak keamanan yang terdiri dari Kepolisian, TNI dan Satpol PP pun turun untuk mengendalikan situasi.

Negoisasi kembali dilakukan dalam suasana memanas, pihak petani penggarap meminta waktu untuk selama satu minggu untuk melakukan pembongkaran oleh pemilik bangunan sendiri.

Perusahaan pun sedikit luluh dan akhirnya memberikan waktu sesuai permintaan pemilik bangunan. Namun apabila dalam kurun waktu seminggu tidak juga ada upaya pembongkaran, akan dilakukan pembongkaran paksa oleh pihak perusahaan dan tidak ada negoisasi lanjutan. (wan)



«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: