» » » Penertiban Rumah Dinas TNI AD di KPAD Gerlong Telah Sesuai Aturan

SJO BANDUNG - Penertiban terhadap asset negara yang berada di Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Geger Kalong sempat mengundang reaksi penolakan dari warga. Padahal, penertiban rumah dinas TNI AD tersebut telah melalui proses pendataan terlebih dahulu, sehingga sebanyak 43 rumah dipastikan diisi oleh yang tidak berhak. Kodam III/Siliwangi lantas meluruskan, penertiban yang akan dilakukan nantinya telah sesuai prosedur.

"Bahwa kegiatan penertiban Rumah Dinas yang dilakukan Kodam III Siliwangi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu :

a. Tanah, Bangunan dan seluruh fasilitas yang ada di KPAD (Komplek Perumahan Angkatan Darat) Geger Kalong adalah benar benar milik Negara dalam hal ini TNI AD cq Kodam III Siliwangi dan berkekuatan hukum karena terdaftar pada IKN noreg 30618084 dan sertifikat HP no 15 tahun 1998. sungguh aneh bila penghuni mengklaim bahwa rumah tersebut adalah milik mereka dengan hanya berdasarkan pernyataan belaka.

b. Bahwa tidak benar apabila ada pernyataan dari penghuni bahwa pembangunan rumah dinas pertama menggunakan uang rapel gaji prajurit, karena kronologis tanah dan pembangunan rumah dinas di KPD Gerlong adalah sebagai berikut : Pada tahun 1960 KASAD menerbitkan SURAT PERINTAH no SP 49/I/1960 tanggal 13 Januari 1960 (sprin ditandatangani oleh Wakasad DJENDERAL MAJOOR GATOT SOEBROTO) kepada DIRZI & KEPALA PEMBENDAHARAAN NEGARA AD untuk melaksanakan pembelian tanah di Desa Sukarasa kewedanan Bojonegara Bandung untuk keperluan Komando Pelatihan (KOPLAT) dan pelaksanaan pembelian dilaksanakan oleh panitia negara (Tim 9), dikarenakan pada saat itu banyak perwira yang ditempatkan di hotel2 dan dibayar oleh negara maka tanah yg semula seluruhnya KOPLAT dirubah peruntukkannya agar sebagian dibangun Rumdis type G dan H sebanyak 100 bagi perwira (dasar Sprin Kasad nomor SP/1392/XI/1960 tanggal 26 September 1960)...sprin2 terlampir

c. Bahwa tidak benar apabila ada pernyataan bahwa rumah dinas yang ada di komplek KPAD Gerlong diserahkan kepada perorangan, karena sesuai Surat Keputusan Pangdam VI/Siliwangi (pada saat itu sebutannya bukan Kodam III/Siliwangi) nomor KPTS 12-4/I/1962 jelas jelas disebutkan penghuni pertama yang diperintahkan untuk menempati *BUKAN MEMILIKI*  hal tersebut juga jelas jelas  tertulis pada SURAT KEPUTUSAN PANGDAM VI SILIWANGI nomor KEP 58-4/5/1964.

d. sesungguhnya Kodam III Siliwangi dalam rencananya akan melaksanakan penertiban ini juga berdasarkan PERMENHAN nomor 30 tahun 2009 tentang TATA CARA PEMBINAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI...bahwa sesungguhnya yang berhak menempati Rumah Negara (Rumah Dinas TNI AD dalam hal ini di KPAD Gerlong) adalah Prajurit TNI AD aktif dan bila telah berhenti atau pensiun maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara, akan tetapi khusus di Lingkungan TNI AD berdasarkan Surat telegram Kasad nomor ST/331/2010 tanggal 8 Maret 2010 dinyatakan bahwa purnawirawan dan warakawuri diperkenankan untuk menempati sampai dengan meninggal.

e. Bahwa tidak benar ada pernyataan dari pimpinan TNI AD yang memyatakan akan adanya peralihan rumah negara dari golongan II (Rumah Dinas/Negara) menjadi golongan III ( rumah negara yg tdk termasuk gol I dan Ii yg dapat dijual kepada penghuninya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan) hal ini diperjelas dengan Surat telegram Kasad nomor ST 187/2016 tanggal 21 Januari 2016" Tulis Kapendam III/Siliwangi Letkol Arh M Desi Ariyanto melalui rilisnya, Kamis (14/7).


Kodam III/Siliwangi Sayangkan Bentuk Penolakan Warga Dengan Barikade Mengganggu Kenyamanan Warga Lain

Pihaknya menyayangkan bentuk penolakan yang mengaku warga justru menganggu kenyamanan warga sekitar. Apalagi disekitar KPAD ada sekolahan yang jelas adalah fasilitas umum.

"Selain itu perlu juga kami jelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh beberapa warga KPAD dengan memasang barikade berupa palang besi, karung pasir, ban bekas dan bambu dan sangatlah tidak dibenarkan karena sesungguhnya hal tersebut sangat mengganggu aktifitas warga di sekitar KPAD Gerlong dan bisa jadi salah satu yang terkena imbasnya adalah murid murid sekolah yang ada di lingkungan KPAD, mungkin secara jasmani tidak akan terlihat tetapi secara psikologis pasti sangat berpengaruh karena mereka bersekolah di daerah yang dibuat seakan akan berada di zona perang" Pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, Kapendam III/Siliwangi telah menyampaikan pada awak media, penertiban dilakukan kepada yang tidak berhak, bukan keseluruhan warga yang berada di KPAD Gerlong.

"Sekaligus meluruskan bahwa penertiban dilakukan pada warga yang tidak berhak. Sesuai permenhan, adalah anggota TNI. Namun, sesuai surat kasad adalah anggota TNI aktif, purnawirawan dan warakawuri. Ada 43 rumah mereka bukan purnawirawan, warakawuri melainkan yang tidak berhak. Bukan mengosongkan keseluruhan" Tegasnya.(Don)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: