» » » Diduga Alih Fungsi Kewenangan, Program Pembangunan di 17 SMA dan SMK di Purwakarta Terbengkalai


SJO PURWAKARTA. Dalam poin perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah mengubah status kewenangan Sekolah Menengah Atas (sederajat) yang tadi berada dalam domain kewenangan Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi. Namun Judicial Review yang dilakukan oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Provinsi tersebut dan mengembalikannya kepada Pemerintah Kabupaten. "Terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memberikan tanggapannya." Selasa (26/7).

Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, mengatakan, seharusnya setiap keputusan elit bangsa ini didasarkan pada logika publik, terkait perpindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dan satuan pendidikan yang sederajat ini misalnya, rangkaian perubahan aturan ini sama sekali tidak berpihak pada logika publik. Karena, menjadikan aneka program pendidikan di daerah menjadi terbengkalai.

“Akibat ubah mengubah ini, program pembangunan 17 SMA/SMK di Purwakarta menjadi terbengkalai. Ini semua terkait masalah aset. Kami kan bingung mengklasifikasi kalau terus diubah dasar hukumnya”. Jelas Dedi, Selasa (26/7).

Lanjut Dedi, kemandegan dalam membangun infrastruktur pendidikan ini, pihak sekolah menjadi kebingungan dalam mengajukan anggaran. Itu, dampak dari perubahan radikal dalam rentan waktu yang sangat singkat. Sehingga akan menjadi prihatin, karena pihak sekolah tidak memperoleh anggaran baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.

“Kasihan sekolah kan pada akhirnya, mengajukan anggaran ke Pemkab tidak bisa, karena, sudah diambil alih provinsi. Lah sekarang mengajukan anggaran ke Provinsi sudah tidak bisa karena dikembalikan lagi ke Kabupaten. Kami disini bingung juga karena penggunaan anggaran sudah berjalan sedemikian rupa”. Lanjut Dedi.

Hal senada diungkapkan Purwanto Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), bahwa. Dirinya menyoroti imbas peraturan baru yang menjadikan program pendidikan menjadi terhambat.

“Karena imbas perubahan peraturan ini selama dua tahun terakhir, boarding school yang kami canangkan bersama Balai Latihan Kerja Purwakarta pun harus terbengkalai. Padahal ini bagus untuk menyiapkan generasi muda kita dalam menyongsong era industrialisasi." Katanya.

Purwanto, menambahkan bahwa, pihaknya menyambut baik pemindahan kembali kewenangan pengelolaan SMA/SMK kepada Kabupaten.

“Tidak apa-apa, Kami siap menerima apapun keputusannya. Namun kami akan selalu berkonsentrasi dalam menuntaskan program wajib belajar 12 tahun di Purwakarta”. Pungkasnya (DeR)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: