» » » Tuntut Transparansi Di Mega Proyek Cisokan, Kuasa Hukum Warga Terkena Imbas Upper Cisokan Layangkan Surat Ke Bank Dunia dan KPK


SJO BANDUNG - Kuasa Hukum warga terkena imbas pembangunan Upper Cisokan, Kabupaten Bandung Barat layangkan surat kepada Bank Dunia (World Bank - Red) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut terpaksa diambil lantaran dugaan tidak transparannya dalam penyelesaian objek dimana warga mempertahankan tanahnya. Hal tersebut diungkapkan Roedy Wiranatakusumah SH akrab disapa Aom Roedy

"Warga yang sampai saat ini mempertahankan tanahnya bukan semata mata karena enggan dalam pembuatan warkah, tapi mereka lebih bercermin dari banyaknya warga yang merasa kecewa dengan pihak Panitia Pengadaan Tanah, saya juga menilai kinerja Panitia Pengadaan Tanah dan PLN tidak profesional dan transparan dalam hal transaksi pengadaan tanah warga, saya mewakili warga telah mengirimkan surat yang ditandatangani warga kepada Bank Dunia sebagai investor utama dan KPK, terkait transaksi panitia pengadaan tanah milik warga yang dinilai jauh dari transparansi" Ungkap Kuasa Hukum warga.

Foto : Roedy Wiranatakusumah SH akrab disapa Aom Roedy Kuasa Hukum Warga yang juga praktisi dan Maha Guru di Silat Sunda Institute Dunia.(Don)

Hal senada dikatakan Daim, warga Desa Sukaresmi, salah satu pemilik tanah " kami (warga-Red) siap jika sampai KPK mengusut ini dengan data data yang kami miliki", tegasnya.

Aom Roedy juga menegaskan, "Bahwa selama ini transaksi pembelian tanah, warga tidak pernah di berikan foto copy Warkah yang menunjukan luasan tanah atas kepemilikan dan harus sesuai dengan nilai uang di dapat" Pungkasnya

Sambungnya, "Warkah adalah bukti yang sah dalam jual beli. Yang sudah berkali kali diminta oleh warga. Dan tidak pernah di gubris. Saat ini sisa warga sejumlah 19 ini bertahan karena telah melakukan pengukuran sendiri dan terdapat perbedaan hingga 3 ha (Hektar Are-Red).

Foto : Manajer Komunikasi Hukum dan Pertanahan Kateni.(Cuy)

Meski saat ini pembangunan Paket 1 pembangunan Dam Upper dan Lower akan segera dikerjakan, untuk wilayah Upper masih menyisakan lahan yang belum juga selesai dibebaskan oleh P2T. Menanggapi hal ini, Kateni Manajer Komunikasi Hukum dan Pertanahan mengakui

"Hal ini akan segera diproses, setelah mendengar aspirasi yang disampaikan warga pemilik lahan saat datang kesini, kami akan melakukan langkah langkah seperti memfasilitasi warga dalam pembuatan warkah. Minggu depan kami akan mengundang warga yang belum membebaskan lahan untuk datang ke Kantor Desa guna pembuatan warkah dan mengumpulkan berkas, data data yang diperlukan sebagai syarat penerbitan warkah", terang Kateni

Selanjutnya " setelah warkah dibuat, warga selanjutnya diwajibkan memberi tanda batas (patok) wilayah lahan sesuai warkah tersebut. Jika pemasangan tanda batas sudah selesai dipasang, kami akan meminta BPN untuk mengukur dan memotret peta bidang sesuai tanda batas yang dipasang warga. Saya rasa itu langkah langkah itu dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sisa pembebasan lahan", harapnya.(Cuy/Don/Scb)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: