» » Terkait Dugaan Suap Bupati Subang, Ini Sikap Kemendagri !


SJO JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera memberikan sanksi kepada Bupati Subang, Ojang Suhandi terkait dugaan suap kepada jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sanksi tersebut berupa pembatasan kewenangan dan pelaksanaan tugas kepala daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riyatmadji mengatakan, selama proses penyelidikan KPK, bupati itu memang masih menjabat sebagai kepala daerah. Namun hanya kewenangannya saja. Selain itu, dilarang melaksanakan tugasnya sebagai bupati.

“Namun kalau sudah masuk pengadilan nanti, baru kepala daerah diberhentikan sementara. Nantinya wakilnya jadi pelaksana tugas (plt),” kata Dodi, Selasa (12/4).

Dia mengakui memang selama ini banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Makanya, Pemerintah mulai merancang metode baru untuk mencegah masalah seperti ini kembali terulang. Salah satunya dengan mengajak kepala daerah beserta istrinya ke Jakarta.

Para kepala daerah ini mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Begitu juga para istrinya, dari istri Presiden, Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Harapannya agar para istri ini juga dapat mengingatkan para suaminya ketika hendak melakukan pelanggaran hukum.

“Selain itu dalam hal orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah (OKPPD) nanti, Kemendagri akan mengajak KPK untuk memberikan arahan kepada mereka,” ujar dia.

Menurut dia, selama ini dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) sudah mengatur banyak sekali soal sanksi terhadap kepala daerah melanggar hukum. Mulai dari teguran, disekolahkan hingga diberhentikan dari jabatannya.(Hms/AMI)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: