» » » KPK Tangkap Tangan Jaksa Kejati Jabar

SJO, BANDUNG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan dua orang jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Oknum jaksa tersebut diduga terkait dugaan perkara suap penanganan perkara di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

"Ada OTT (operasi tangkap tangan) tadi pagi jam 07.00 WIB terhadap oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sekarang sedang diproses oleh KPK," tutur anggota Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (11/4/2016).

Dia menuturkan, seorang jaksa berinisial D merupakan jaksa fungsional di Kejati Jawa Barat. Sementara satu jaksa lainnya merupakan jaksa yang kini bertugas di Kejati Jawa Tengah.

"Kami ke sini dalam rangka tugas pengawasan dan pemantauan. Kami memastikan info yang tadi benar dan sekarang sesang dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang berinisial D," kata Simanjuntak.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan penangkapan tersebut. Namun, dia belum mau membeberkan lebih detail operasi kali ini.

Dari informasi yang dihimpun, Tim Satgas KPK menangkap 2 orang pejabat Kejati Jawa Barat. Seorang kepala daerah di Jawa Barat juga turut ditangkap Tim Satgas KPK.

Menurut informasi yang berkembang, dalam OTT ini, KPK menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga barang bukti terkait tindak pidana penyuapan.

"Tapi kita tidak mengetahui berapa jumlah nominalnya berapa (uang yang diamankan KPK)," kata Kasie Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Raymond Ali kepada para wartawan.

Menurut dia, D menyimpan sejumlah uang dari terdakwa untuk pengembalian kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi dana Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kabupaten Subang tahun 2014.

"Jadi ini kan masih dalam penanganan. Jaksa D ini dalam proses perkara ini ada pengembalian kerugian negara Rp 685 juta secara bertahap. Saya tidak tahu berapa yang dibawa oleh KPK," ujar Raymond.

Menurut dia, saat ini KPK sedang mendalami penangkapan Jaksa Kejati Jabar tersebut apakah terkait kasus suap, gratifikasi, atau kesalahpahaman mengenai pengembalian kerugian uang negara.

"Dalam penanganan perkara korupsi itu ada kewajiban dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara yang sudah diperoleh dan bisa saja dalam proses klarifikasi apa yang dituduhkan mengenai suap gratifikasi bukan itu yang dimaksud," kata dia. (tim)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: