» » Duka Napi Didalam Lapas Berakhir Anarki

Oleh : Peter S Simo Wibowo SH

Kejadian rusuh didalam lapas kembali terjadi dan mencoreng moreng sistem peradilan di negeri kita tercinta, Indonesia. Biang penyebab yang belum diatasi dengan baik tak menutup kemungkinan hal serupa akan timbul kembali di lembaga pemasyarakatan lainnya di tanah air.

Pada hari Sabtu 23 April 2016 dini hari, konon katanya, petugas sipir Lapas Narkotika Banceuy Bandung menemukan seorang napi atas nama Undang Kosim yang akan menghirup  udara bebasnya dua bulan lagi, malah ditemukan tewas tergantung, diduga gantung diri. Kejadian ini merupakan buntut razia yang dilakukan oleh pihak BNN di lapas, petugas menemukan alat hisap sabu didalam sel kamar tempat Undang Kosim sehingga dilakukan cek urine terhadap beberapa napi yang dicurigai sedangkan Undang dinyatakan negatif bersama beberapa napi lainnya, juga, dinyatakan positif narkoba.

Namun didapat keterangan bahwanya Undang diketahui pula telah menerima sebuah bungkusan kantong hitam mencurigakan dari seorang pengendara motor yang tak dikenal dan setelah diperiksa oleh petugas sipir bungkusan dimaksud tidak ditemukan, lalu Undang dihukum dimasukan kedalam sel isolasi dan selanjutnya dinyatakan " bunuh diri " oleh petugas lapas.

Menurut keterangan dari narasumber bahwa perlakuan sipir didalam lapas terhadap tahanan memang tidak manusiawi tahanan dihukum fisik dipukuli dan ditendang bila dimasukan kedalam sel isolasi hal mana terbukti dari kondisi jenazah Undang yang terdapat luka luka lebam pada tubuh dan kakinya, dan napi - napi yang pernah menjalankan hukuman semacam itupun mengakui bahwa petugas sipir dengan jumawa nya diduga memperlakukan mereka layaknya binatang. Patut diduga Undang menjadi korban kekejaman sipir lapas sehingga korban meninggal dunia dan untuk lepas dari pertanggung jawaban hukum pidana maka patut diduga dibuat lah oleh oknum -oknum lapas Banceuy skenario konspirasi kelas kacangan bahwasanya Undang frustasi dan mengakhiri hidupnya didalam sel isolasi dengan mengantung diri sungguh peristiwa yang ironis sekali, mudah mudahan hal yang diduga tersebut tidak benar dan pihak kepolisian dapat menyelidiki serta mengusutnya dengan profesional dan proporsional sehingga kebenaran dapat terungkap dan bisa menangkap oknum yang telah melakukan hal yang tidak terpuji tersebut.

Mengetahui hal tersebut para napi yang prihatin akan kondisi Undang maka mereka melakukan protes dan dikarenakan adanya rasa senasib dan sepenanggungan serta rasa solidaritas yang tinggi hingga amarah para napi tidak terbendung lagi dan akhirnya pecahlah kerusuhan dan pembakaran terhadap gedung Lapas Banceuy.
Penulis juga pernah mendapatkan sebuah informasi dari salah seorang keluarga napi yang pernah mendekam didalam lapas tersebut untuk kasus penyalah gunaan narkoba, yang mana ketika yang bersangkutan menjalani masa hukumannya selama dua tahun, ada oknum sipir yang justru memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjual narkoba kepada sesama napi didalam lapas dan rekan - rekannya diluar lapas, apabila yang bersangkutan menolak atau setoran hasil penjualan kurang maka tak pelak pukulan dan tendangan serta siksaan dari sipir dan tahanan lain yang menjadi kaki tangan oknum sipir turut menyiksanya sehingga dalam kondisi terpaksa yang bersangkutan menuruti kemauan oknum sipir tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut diatas dapat penulis menduga bahwa didalam lapas yang mana seharusnya menjadi tempat merehabilitasi dan membina para napi untuk menjadi jera dan tak mengulangi perbuatannya justru hanya menjadi tempat mencetak para penjahat - penjahat baru yang tingkat kejahatannya semakin tinggi saja jauh dari kata ideal, pada awalnya mungkin hanya sebagai pemakai namun setelah dihukum dan keluar dari lapas yang bersangkutan bisa jadi meningkat menjadi pengedar dan tak menutup kemungkinan menjadi bandar yang lebih besar lagi. Sungguh suatu hal yang tidak kita harapkan bersama.

Pada hakikatnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakan adalah tempat untuk menghukum badan seorang pelanggar hukum untuk sementara waktu sesuai vonis yang dijatuhkan oleh hakim dan dilakukan pembinaan mental dan bimbingan rohani terhadap para tahanan atau narapidana tanpa melanggar hak azasi mereka dengan sebuah tujuan akhir agar mereka menyadari kesalahannya dan jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya ketika mereka bebas dan kembali ke tengah - tengah masyarakat serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana dalam Undang - Undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  yang berbunyi :

a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;

b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;

c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;

Demikian penulis dan masyarakat Indonesia berharap bapak Yasona Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat terus memperbaiki permasalahan sistem pemasyarakan dan mencetak petugas - petugas lapas yang lebih profesional sehingga kejadian - kejadian yang memalukan tersebut tidak kembali berulang untuk kedepannya.

*) Penulis Adalah Kepala Kantor Hukum Swaha

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: