» » » Tambah Fasda Hingga 25 Kali Lipat


SJO BEKASI – Badan Pembangunan Internasional Amerika (USAID), melalui program PRIORITAS (Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunity for Reac  hing Indonesia’s Teachers, Administrators, and Students), membantu pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan perencanaan strategis pengembangan keprofesian berkelanjutan guru (PKB) melalui lokakarya di Hotel Batiqa, Cikarang (3/2). Lokakarya diikuti oleh segenap pemangku kepentingan pendidikan di Bekasi, meliputi dinas pendidikan, kemenag, UPTD, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan.

Erna Irnawati, koordinator USAID PRIORITAS Jawa Barat, mendorong pemkab Bekasi untuk merencanakan PKB secara kolaboratif melibatkan semua unsur yang akan berpartisipasi dalam dan memfasilitasi program, termasuk guru. Erna juga sarankan, “PKB harus berbasis analisis kebutuhan pelatihan guru, sesuai kebutuhan sistem pendidikan, sesuai rencana strategis, tertuang dalam kebijakan, sesuai kurikulum sekolah yang berlaku, dan sesuai kemampuan pendanaan.” Secara teknis, Erna desak PKB dilaksanakan secara berbasis komunitas belajar (learning community/community of practice), dengan pendekatan in-on-in, dan lebih fokus pada praktik ketimbang teori. “Selain itu, pelatihan guru seharusnya difasilitasi oleh pelatih yang berkualifikasi, dengan jumlah peserta yang proporsional, dan jumlah hari yang cukup.

Herry Herlang, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan, kualitas guru merupakan kepentingan orangtua siswa, maka orangtua seharusnya memperhatikan kualitas guru. Guru yang sudah mendapat tunjangan sertifikasi semestinya sudah memenuhi standar professionalisme, tapi faktanya masih belum menggembirakan. Fakta ini terutama disebabkan kecenderungan konsumtif para guru dalam menggunakan tunjangan sertifikasi. Dalam hal ini, bantuan USAID PRIORITAS menjadi penting untuk meningkatkan profesionalitas guru. Bekasi merencanakan diseminasi TOT (Training of Trainers) untuk menambah jumlah fasilitator daerah (fasda). TOT ini akan menyiapkan 400 orang fasda SD dan 258 orang fasda SMP demi memastikan sustainabilitas program USAID PRIORITAS. Ini berarti penambahan fasda sekitar 25 kali lipat dari Fasda yang ada yang berjumlah 30 orang. Bekasi berkomitmen untuk mengoptimalkan bantuan PRIORITAS sebelum program berakhir dan Bekasi berkomitmen utnuk merawat dampak program demi profesionalisme guru.

Dr. Aos Santosa, konsultan ahli tatakelola pendidikan USAID PRIORITAS, mengingatkan para pemangku kepentingan pendidikan di Bekasi mengenai besarnya potensi dana pendidikan. Kata Aos, dengan APBD hampir 4 triliun dan dana BOS yang sangat besar, anggaran bukanlah masalah di Bekasi. PKB itu dibutuhkan, lanjut Aos, demi memenuhi kebutuhan pribadi guru dan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. “Dua kebutuhan personal dan institusional ini bisa saling bersinergi,” ujar Aos. Ia kemudian mendorong Bekasi menerbitkan peraturan bupati terkait dengan PKB.

Yayah Dzarotun, guru di SMPN 5 Tambun Selatan yang juga ketua MGMP BK, meminta pemerintah memberdayakan KKG/MGMP untuk mendukung profesionalitas guru. Menurutnya, KKG/MGMP merupakan tempat para guru mengembangkan karya inovatif, yang kemudian karyanya itu bisa dipublikasikan pada jurnal atau seminar pendidikan. Hal ini dikuatkan oleh Wahyudin, pengawas PAI. Menurutnya, kegiatan KKG/MGMP masih sangat minim, perlu pemberdayaan KKG/MGMP demi mutu guru. Wahyudin juga menyebut perlunya kolaborasi guru MI-SD dan MTs-SMP demi meningkatkan profesionalisme guru madrasah. Sejauh ini, untuk mendongkrak kualitas guru, pihak Kemenag sudah melakukan empat kali diseminasi program USAID dengan biaya mandiri.

Kasmiyanto, kepala SMPN 1 Cikarang Selatan yang juga wakil ketua MKKS, sebut perlunya analisis kebutuhan yang riil dengan data yang valid agar PKB bisa direncanakan sesuai dengan kebutuhan guru. Sukartono, Kepala UPTD Muaragembong, menimpali, PKB itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru. Guru didorong untuk mengerti kekurangan dirinya lalu dilatih sesuai dengan kekurangannya.

Kusuma Ridwan, Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyambut baik aspirasi guru, kepala sekolah, dan UPTD. Menurutnya, ada tiga kunci kualitas pendidikan, yakni orangtua, guru, dan kepsek. Guru punya banyak cadangan waktu untuk mengembangkan profesionalitasnya karena kewajibannya hanya 24 jam pelajaran (18 jam) per pekan. Maka, tidak ada alasan guru kekurangan waktu untuk mengikuti pelatihan guru.

Juhara, Kasi Kurikulum SD Disdikbud, sebut hasil evaluasi diri sekolah dapat menjadi dasar menyusun diseminasi program USAID secara berbasis kebutuhan guru/sekolah. UPTD, menutu Juhara, bisa memprogramkan pendampingan demi karir professional guru dengan menggunakan anggaran peningkatan mutu KBM.(ASB)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: