» » Rakor Percepatan LRT, Perpres 98/2015 Perlu Direvisi


SJO JAKARTA -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, hadiri rapat koordinasi (rakor) Terkait Progres Pembangunan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Jabodebek & Usulan Perubahan Perpres No.98 Thn 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; di R.Rapat Mahakam Lt.3 Gd.Ali Wardhana/AA.Maramis Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta, kemarin Rabu (3/2/2016).

“Tadi tentang bagaimana cara pembayaran kepada PT Adhi Karya sebagai penugasan di dalam Perpres, kemudian juga trase yang di Bekasi yang overlap dengan KCIC, sudah dibahas, dan juga termasuk Amdal. Dan juga jangan dilupakan, bahwa harus ada perubahan atau revisi dari Perpres 54 2008 tentang Jabodetabek-Punjur. Kita harus revisi tata ruangnya,” kata Wagub usai Rakor.

Sebelumnya perlu diketahui, Perpres 98/2015 untuk penugasan pembangunan prasarana kepada PT Adhi Karya diterbitkan 2 September 2015. Kemudian pada 9 September 2015 dilakukan Groundbreaking, dan dimulainya konstruksi sebagian untuk lintas layanan 1, 2, dan 3 (Lintas layanan 1 Cawang Cibubur 13,7 km,  lintas layanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh atas 10,5 km, lintas layanan 3 Cawang - Bekasi Timur 17,9 km).

Pada 2 Desember 2015, telah dilakukan penyampaian dokumen Teknis dan Anggaran Biaya  oleh PT Adhi Karya. Sementara saat ini, pembahasan kontrak sedang dilakukan dengan kementrian Perhubungan.

Sebagai tindak lanjutnya, rencananya kontrak akan ditandatangani di akhir Februari. Namun diperlukan keputusan terkait revisi peraturan presiden 98/2015. Karena perlu penegasan atas pembayaran yang memasukan komponen interest during construction (IDC). Sekaligus memperjelas mekanisne pembayaran secara bertahap.

Sementara itu, persetujuan terhadap penugasan PT KAI untuk sarananya. Menteri Perhubungan mengusulkan perubahan ketentuan pasal 16 Perpres 98/2015. Pun terkait kajian kebutuhan dan sumber pendanaan telah dilakukan PT KAI dan telah disampaikan kementerian BUMN, juga perlunya PNM untuk penugasan tersebut . Juga masih adanya dispute terhadap pembayaran pekerjaan konstruksi telah dilakukan sebelum kontrak ditandatangani.

Sejalan dengan itu, arahan presiden terkait target operasi seluruh layanan, adalah Tahun 2018. Akan tetapi, target beroperasi 2018 hanya bisa dicapai untuk operasi sebagian layanan. Layanan 1,2, dan 3.

“Diharapkan juga misal Pemda DKI yang APBD-nya besar. Juga diharapkan pada operasinya nanti bekerjasama dengan PT KAI. Diharapkan pula dapat beroperasi 2018, karena kalau bisa pada saat ASEAN GAMES itu sudah bisa digunakan,” terang Wagub.

Adapun potensi hambatannya yaitu, adanya trase yang overlap (trase Jatibening - Bekasi Barat) dengan high speed rail way.

“Dari KCIC menyediakan lahan baru untuk trase LRT. Akan disediakan oleh KCIC,” ungkap Wagub Demiz.

Turut hadir pada rakor yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Asisten II Jabar Deny Juanda, dan Kadishub Jabar Dedi Taufik.(*)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: