» » Menteri Marwan: Dana Desa Topang Daya Jangkau Layanan Kesehatan Masyarakat


SJO JAKARTA - Pergi ke dukun dan tabib tradisional masih menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di pelosok-pelosok desa. Hal ini terjadi lantaran akses terhadap layanan kesehatan masyarakat masih rendah.

Kondisi ini menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi-JK untuk segera ditangani. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar pun terus mendorong percepatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di desa-desa.

Data menunjukkan, angka kematian ibu di Indonesia bisa mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi 32 per 1000 kelahiran hidup. Data lain juga menegaskan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting (kurang gizi) sebesar  37,2%. Lebih parah dibanding negara Asia Tenggara lainnya, seperti Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan Thailand (16%).

"Semua desa harus punya Posyandu dan harus dihidupkan, polindes juga harus dibangun dan digerakkan, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," ujar Menteri Marwan.

Jumlah posyandu di Indonesia sendiri memang masih sedikit, bahkan tidak sampai 500.000 unit. Jauh dibanding jumlah desa yang mencapai 74.7547 di seluruh Indonesia.

"Posyandu, Polindes, dan PAUD harus dihidupkan. Ini menyangkut layanan sosial dasar bagi masyarakat yang kita terus tingkatkan," jelasnya.

Menteri Marwan menambahkan, Pemerintahan Jokowi-JK telah menjadikan desa sebagai fokus utama pembangunan nasional. Jumlah Dana Desa pun ditingkatkan menjadi Rp47 triliun tahun 2016. Dana Desa ini harus diprioritaskan untuk infrastruktur desa, namun boleh saja sedikit dari dana desa itu disisihkan untuk membenahi Posyandu, Polindesa, ataupun PAUD.

"Kalau misalnya sebuah desa mendapatkan dana desa Rp700 juta, kasi lah buat Posyandu Rp25 juta biar kesehatan masyarakat terlayani. Tapi fokus utama tetap infrastruktur," tandasnya.(Ris)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: