» » Kereta Api Cepat, Dorong Cepatnya Laju Perekonomian


SJO KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), pada acara Sosialisasi dan Dialog Publik Kereta Cepat Jakarta – Bandung mengatakan, kereta cepat adalah moda transportasi alternatif masa depan, yang menjadi solusi di tengah kepadatan lalu lintas jalan raya.

Menurutnya, kereta cepat sudah sangat diperlukan keberadaannya, disaat rute Jakarta-Bandung via jalan Tol dinilai sudah sangat padat lalu lintasnya. Sehingga, efisiensi waktu perjalanan sudah tak dapat diperkirakan lagi.

Selain itu, seperti yang ia sering katakan terkait pentingnya aksesbilitas dalam peningkatan konektivitas suatu daerah. Pembangunan akses transportasi yang baik, dan tentunya cepat, juga diperlukan untuk mendorong laju perekonomian.

Pembangunan kereta cepat pun merupakan bagian dari rencana besar pemerintah pusat dalam meningkatkan konektivitas antar-kota, dan menciptakan sentra ekonomi baru. Disaat kota-kota besar seperti Bandung, dan Jakarta sebagai titik aktivitas perekonomian sudah sangat padat, dan telah menemukan titik jenuhnya. Maka kawasan ekonomi baru itu sudah sangat diperlukan.

"Pemerintah provinsi selain harus tunduk patuh kepada pemerintah pusat. Pada saat yang bersamaan juga, secara rasional saja dulu Bandung-Jakarta lewat Tol nyaman, sekarang sudah tidak nyaman lagi," kata Gubernur Aher.

"Kelancaran pergerakan orang, distribusi barang, otomatis disitu perekonomian tumbuh. Seperti di Jabar Selatan, ketika jalan yang sebulmnya offroad, kini sudah diperbaiki, diaspal, sudah onroad, dan sudah dibuatkan beberapa jumbatan dibeberapa daerah disana, perekonomian masyarakat disana naik. Karena mau jual hasil pertanian mudah aksesnya. Orangnya mau ke kota gampang, itu sederhana saja. Pembangunan untuk siapa, untuk masyarakat tentunya," papar Aher.

Pun Aher berharap, pembangunan kereta cepat tidak menyalahi hukum lingkungan. Dia sepakat dengan adanya seluruh pembangunan yang ada, tetapi tidak boleh menghadirkan kerusakan lingkungan. “kita selesaikan urusan lingkungannya," ujarnya.

“Ketika ada pembangunan, maka kelestarian harus diperhatikan saya juga setuju. Mari pendayagunaan lingkungan semakin tumbuh, kelestariannya juga perlu diperhatikan. Saya kira Amdal bukan sekedar ijin, tapi juga perlu pertanggung jawabnya," tegas Aher.

Terkait permasalahan lingkungan ini, Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wirjawan menegaskan pihaknya (KCIC) siap menunjukkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai bukti proyek kereta cepat tidak bermasalah.

"Ini kan sudah jelas semua. Kami juga siap memberikan dokumen Amdal walaupun harus terus di-update lagi," ujar Hanggoro.

Menteri BUMN RI Rini Soemarno juga menjelaskan, Proyek kereta cepat Jakarta – Bandung merupakan proyek yang diprakarsai Presiden RI Joko Widodo. Jalur proyek High Speed Railway ini terbentang dari Halim sampai dengan Tegal Luar sepanjang 142,3 km.

Berdasarkan Perpres No 107/2015 proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung ini, murni Busines-to-Busines (B2B). Sehingga, tidak ada jaminan finansial dan penggunaan dana APBN. Pemerintah hanya akan memberikan kepastian hokum berupa Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU).

Senada dengan Gubernur Jabar Aher, Menteri Rini pun berpendapat, akses yang cepat, konektivitas yang lancar, juga dapat mendorong perekonomian untuk juga melaju dengan cepat.
 
“Pembangunan di kota-kota itu menjadi berkembang perekonomiannya dengan cepat karena konektivitasnya juga terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, pembangunan moda transportasi cepat ini bertujuan agar masyarakat dapat berbisnis, berusaha, dan berwisata dengan tidak harus naik kendaraan pribadi, sehingga menyumbang kepadatan lalu lintas," tutur dia.(R/Dew)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: