» » Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Maksimalkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia


SJO BANDUNG - Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jabar telah membentuk tiga Pansus yang salah satunya membentuk Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Hal ini disambut baik oleh Fraksi PDI Perjuangan, yang memandang bahwa, "permasalahan kesejahteraan nelayan saat ini sudah sangat mendesak untuk segera ditangani secara kongkrit, yaitu dengan adanya tindakan berupa program-program pemberdayaan dan juga perlindungan bagi kehidupan para nelayan,"jelas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Dedi Hasan Bachtiar dalam Pemaparan opini Fraksi PDIP terkait pembentukan Perda, Senin (25/01) lalu di Gedung DPRD Jabar.

Di jawa Barat, tercatat sekitar 105 ribu keluarga nelayan yang tersebar di pesisir Utara dan Selatan, sebagian besar dari mereka (Nelayan-red) masih berada dalam golongan masyarakat dengan penghasilan ekonomi lemah, bahkan termarjinalkan. Menurut R. Yunandar Eka Perwira, Sekretaris Fraksi PDIP yang juga selaku anggota Pansus Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mengatakan "melalui Raperda inisiatif ini, diharapkan adanya jaminan besar bagi para nelayan untuk memperoleh fasilitas yang dapat meningkatkan kesehahteraan mereka,"

"Untuk itu diperlukan kerjasama lintas sektor, bidang, OPD dan wilayah sehingga program-program yang ditujukan bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan lebih terintegrasi dan lebih efektif,"
Lanjutnya, "dengan visi maritim Indonesia saat ini, maka penting bagi kita untuk juga memiliki nelayan yang berkualitas dengan dukungan perangkat teknologi terkini, namun sehebat apapun teknologi yang dimiliki takkan jauh berguna jika tidak diikuti dengan peningkatan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia nya,"tegasnya

Diperlukan keselarasan antara peningkatan SDM dengan peningkatan perangkat teknologi yang dibutuhkan, "untuk itu dalam konteks peningkatan sumber daya manusia, secara kongkrit saya telah menuangkan di dalam draft Raperda beberapa diantaranya program magang nelayan, beasiswa, pelatihan kewirausahaan, penyuluhan, akses permodalan, kartu nelayan, akses informasi, dan fasilitasi kelembagaan badan usaha,"ungkapnya.

Seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Prov Jabar mengharapkan agar ketiga Pansus Rancangan Perda yang telah dibentuk oleh DPRD, dapat menghasilkan Perda yang bersifat Konstruktif dan Solutif demi tercapainya Jawa Barat yang maju dan makmur, gemah ripah loh jinawi.(Cuy)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: