» » » BPLH Karawang 'Mandul', Setahun Cuma Nindak 20 Perusahaan


SJO KARAWANG - Harapan masyarakat Karawang agar keberadaan sungai Citarum bisa terbebas dari pencemaran lingkungan di tahun 2016 ini masih jauh dari kenyataan. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Karawang mengaku kewalahan menindak oknum perusahaan yang selama ini intens mencemari lingkungan dengan cara membuang limbah secara langsung ke beberapa sungai yang ada di Karawang seperti Sungai Citarum dan Cibeet.

"Jujur kita akui tahun lalu belum maksimal melakukan pengawasan karena kita kekurangan personil," ujar Sekretaris BPLH Kabupaten Karawang Poltak Lumbantoruan.

Selama tahun 2015 lalu, kata Poltak, BPLH Karawang hanya memproses sebanyak 20 perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pencemaran limbah ke Sungai Citarum. Itu pun kata dia, setelah diproses hanya ada satu perusahaan yang divonis bersalah dengan kategori berat yakni PT Pindodeli.

"Sisanya hanya pelanggaran ringan dan sedang," ungkap Poltak yang belum lama bertugas di BPLH Karawang ini.

Dari 20 lebih perusahaan yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan, sekitar 10 perusahaan menurut dia sampai saat ini masih terus diproses oleh BPLH Karawang. Beberapa dugaan pelanggaran yang sering dilakukan oleh perusahaan diantaranya pencemaran lingkungan air, pencemaran udara, dan penggunaan peralatan pengolahan yang tidak sempurna dan tidak sesuai aturan.

"Yang mendapatkan sanksi berat cuma Pindodeli, dan kasusnya sudah kita serahkan ke pusat. Sanksi untuk PT Pindodeli yaitu dilakukan segel Out Pool perusahaan tersebut," katanya.

Dari beberapa kasus terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan ini, lanjut Poltak mayoritas merupakan hasil laporan dari masyarakat dan temuan petugas BPLH Karawang.

"Langkah preventif juga terus kita lakukan, seperti himbauan, dan melakukan sidak ke perusahaan. Tapi yang paling utama adalah himbauan. Pencemaran limbah oleh perusahaan itu sama dengan keberadaan pencuri dan PSK, karena kita selalu kucing-kucingan dengan perusahaan," tuturnya.

Selain terkendala oleh jumlah petugas, dalam penindakan dan pengawasan pencemaran lingkungan, BPLH Karawang juga mengaku terkendala oleh anggaran. Dalam satu tahun, kata Poltak, BPLH hanya diberikan anggaran sekitar Rp 800 juta untuk dibagikan ke beberapa bidang salah satunya bidang pengawasan.

"Per bidang diperkirakan hanya Rp 200 Juta," katanya.

Untuk itu, menurut Poltak, tahun yang akan datang BPLH Karawang akan melakukan evaluasi dan mengajukan kepada pemerintah agar diberikan tambahan personil salah satunya adalah tambahan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang saat ini hanya berjumlah satu orang.(ENS)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: