» » » Massa LSM PMPR Indonesia Geruduk Dispora Jabar Sikapi Dugaan Korupsi Di SOR Arcamanik


SJO BANDUNG - Puluhan massa LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) Indonesia nyaris menggeruduk Gedung Dinas Olah Raga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Jalan Dr Rajiman, Bandung, Rabu (30/12) siang. Untung saja aksi tersebut berhasil dicegah oleh puluhan aparat kepolisian. Dalam unras tersebut massa menyoroti dugaan yang mengarah kepada tindakan Korupsi di lingkungan Disorda, khususnya.

"Di akhir tahun ini masih banyak permasalahan yang terjadi di Jawa Barat khususnya di Dinas Olah Raga dan Pemuda Propinsi Jawa Barat, di mana permasalahan-permasalahan tersebut mengarah kepada tindak pidana korupsi yang mempertebal pundi-pundi pribadi maupun golongan ataupun kelompok yang menyalahgunakan amanah yang diemban (jabatan)" Ujar Ketua Umum Lsm PMPR Indonesia Rohimat Joker alias Roker melalui Sekjend, Sadarudin Parapat.

Massa menyoroti adanya dugaan korupsi dalam pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) Arcamanik, menyikapi dugaan tersebut Lsm PMPR Indonesia mengecam tidak akan membiarkan permasalahan yang terjadi hanya sebagai kado akhir tahun bagi pejabat yang korup.

"Permasalahan pembangunan pacuan kuda Arcamanik sarat dengan kecurangan dan pelanggaran perizinan demi keuntungan pribadi, golongan/kelompok. Dari penelusuran tim LSM PMPR INDONESIA permasalahan yang ada di SOR Pacuan kuda Arcamanik berawal dari alih fungsi SOR Pacuan kuda dari hak milik pemerintah Kota Bandung yang sepengatahuan kami belum dialihfungsikan kepemilikannya ke pemerintah Propinsi Jawa Barat, nyata hal ini pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Dinas Olah Raga dan Pemuda propinsi Jawa Barat telah melakukan tindakan yang sangat fatal dengan memaksakan pembangunan di lokasi SOR Pacuan kuda Arcamanik" Imbuh Sadarudin.

Massa juga menduga dalam pelaksanaan pembangunan dan pengalihfungsian di SOR Pacuan kuda Arcamanik yang dilakukan oleh Dinas Olah Raga dan Pemuda Propinsi Jawa Barat secara nyata melanggar prinsip izin pembangunan, di mana pembangunan yang dilakukan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah setempat (Pemerintah Kota Bandung)

"Bahkan lebih jauh, pihak Dinas Olah
Raga dan Pemuda Propinsi Jawa Barat tidak memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi dengan pembangunan yang dipaksakan ini. Hal ini terbukti dengan tidak adanya AMDAL dari pembangunan tersebut" tambah Sadarudin.

Roker juga mengancam akan menurunkan massa lebih banyak lagi, apabila tuntutan tersebut tidak dijelaskan secara gamblang oleh Dinas terkait.(Don/Sc)




«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: