» » » Gubernur Lantik Penjabat Bupati Indramayu

SJO BANDUNG -- Jabatan Bupati/Wakil Bupati Indramayu periode 2010 -  2015 berakhir pada tanggal 12 Desember 2015. Untuk mengisi kekosongan jabatan hingga dilantiknya pasangan Bupati/Wakil Bupati definitif hasil Pilkada, diangkatlah Penjabat Bupati Indramayu.

Ini berdasarkan terbitnya surat keputusan Mendagri No. 131.32-6078 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Indramayu, serta keputusan Mendagri No. 131.32-6079 tanggal 30 November 2015 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Indramayu.

Seiring dengan itu, diterbitkan pula keputusan Mendagri No. 131.32.6080 tentang pengangkatan Toto Mohamad Toha sebagai Penjabat Bupati Indramayu, yang disampaikan Mendagri tanggal 3 Desember 2015.

“Ini mengisi kekosongan jabatan, karena Bu Anna dan Pak Supendi selaku Bupati/Wakil Bupati Indramayu Berakhir jabatannya. Tentu dalam konteks jabatan Kenegaraan seperti ini, tidak boleh ada satu hari pun yang kosong. Oleh karena itu perlu adanya penjabat Bupati," kata Gubernur Jawa Barat  Ahmad Heryawan (Aher), usai acara Pelantikan, di Aula Barat Gedung Sate, Kota  Bandung, Sabtu (13/12).

Aher juga mengatakan, Penjabat Bupati diharap dapat menjalankan pemerintahan di kabupaten Indramayu dengan lancar. Terutama berkaitan dengan pembahasan RAPBD 2016 agar tidak terjadi kemoloran waktu dalam pengesahan Perda-nya.

“Kan anggaran kita ini, dibahas bersama-sama DPRD, kemudian diputuskan lewat sebuah peraturan daerah. Nah yang berhak menandatangani peraturan daerah siapa? Satu orang, ya Bupati atau Penjabat Bupati," terang Aher.

Namun dari wewenang yang diberikan tersebut, ada beberapa hal yang bukan menjadi kewenangan seorang penjabat kepala daerah. Meski ia memiliki wewenang yang lebih luas dari seorang pelaksana tugas (plt) kepala daerah.

Diantaranya, melakukan mutasi pegawai, membatalkan/mengeluarkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Atas dasar itu, Aher memesan agar Penjabat Bupati dapat mengemban tugas berpedoman pada UU yang berlaku. Dan tak lupa menyetorkan laporan pertanggung jawaban kepada Mendagri melalui Gubernur dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.(*)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: