» » Walau Ada SE Kapolri, Aher Takkan Adukan Netizen Apapun Sikapnya

SJO BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku tidak akan serta merta memanfaatkan Surat Edaran (SE) Kapolri untuk menangani ujaran kebencian (hate speech).

"Pengalaman saya interaksi di media sosial, dari kicauan yang bermanfaat, santun, hingga mendapatkan umpatan 'Gubernur monyet' sudah sering saya alami. Tapi saya tidak akan serta merta memanfaatkan (SE) hatespeech tersebut," katanya di Ruang VIP Bandara Djuanda, Kota Surabaya, Minggu (9/11/15).

Menurut dia, anonimitas dan kebebasan di dunia maya sudah berlangsung lama di kalangan internet citizen (netizen) di Indonesia. Karenanya, sekalipun ada serangan tertulis di media sosial, lebih baik bersabar tidak melayani daripada habis energi.

"Sikap saya kalau seseorang tidak sampai menyudutkan personal dan kehormatan diri, ya tidak akan diadukan melalui Surat Edaran tersebut. Saya justru lebih memilih kita lah yang menjaga diri dari kegaduhan dengan tidak menulis yang provokatif," katanya.

Aher sendiri relatif aktif menggunakan medium Twitter, dibandingkan dua kanal media sosial resmi miliknya di Facebook (grup) dan Instagram. Di twitter, dengan jumlah pengikut relatif banyak, dia kerap berinteraksi langsung dengan dioperasikan sendiri pada dua gawai ponsel cerdas miliknya.

Menurut Aher, lebih baik mencotohkan berselancar yang tertib dan santun dibandingkan mengejar pihak yang mengobarkan kebencian. Ketika akan me-retweet kicauan sekalipun pun, Gubernur Jawa Barat mengaku sering memperhitungan benar daripada jadi sorotan tak perlu.

Pun demikian, Aher menegaskan, pihaknya menilai perlu dan mendukung SE tersebut agar suasana kesantunan dan kebebasan berekspresi di Indonesia umumnya dan Jabar khususnya lebih baik ke depannya.

"Kami dukung Polri dan pemerintah pusat, sudah saatnya kebebasan berekspresi ditata lebih baik. Bagaimanapun, di dunia ini tidak ada kebebasan absolut, seluruhnya harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Menurut Aher, ada perbedaan signifikan dari netizen yang mengkritisi dan mengobarkan kebencian. Yang mengkritik biasanya berbasis data, ada spirit konstruktif, serta disampaikan dengan cara dan bahasa santun. Sebaliknya yang mengobarkan kebencian menegasikan seluruh parameter tadi, sehingga yang tercipta situasi tidak kondusif yang merugikan semua pihak.

Dihimpun Humas Pemprov Jabar, SE Kapolri untuk menangani ujaran kebencian (hate speech) ini tertuang dalam Nomor SE/06/X/2015. Ditandatangani pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) di seluruh Indonesia di awal November ini.

Pada salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, disebutkan persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat, baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Adapun bentuk, aspek, dan medianya antara lain dalam Nomor 2 huruf (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Bentuknya berupa Penghinaan; Pencemaran nama baik; Penistaan; Perbuatan tidak menyenangkan; Memprovokasi; Menghasut; dan Menyebarkan berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Adapun mediumnya dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti dalam orasi kegiatan kampanye; Spanduk atau banner; Jejaring media sosial; Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); Ceramah keagamaan; Media masa cetak atau elektronik; dan Pamflet.(*)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: