» » » » Unik, Di Pangandaran Kapal Bebas Keluar Masuk Pelabuhan Tanpa Dokumen



SJO PANGANDARAN - Untuk keluar masuk dermaga dan pelabuhan di Pangandaran kebanyakan kapal tidak memiliki dokumen yang lengkap. Tak salah jika Kepala Direktoral Pelabuhan Laut wilayah Kabupaten Pangandaran Sugiyanto, sistem pelayaran di Kabupaten Pangandaran sangat unik.

"Jadi asal plus plos begitu saja, padahal intansi kami ada di Kab Pangandaran yang fungsinya untuk mengeluarkan surat perintah berlayar atau penerbitan dokumen kapal. Diperla memiliki tugas untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselematan pelayaran di laut," ungkapnya.

Sugiyanto menambahkan, karena menurut peraturan Kementerian Perhubungan yang baru surat ijin berlayar itu dikeluarkan oleh syahbandar Pelabuhan perikanan dan sudah ada pembagian tugas sesuai fungsinya untuk kemanan, kenyamanan dan keselamatan pelayaran, yaitu khusus untuk ukuran kapal 7 Gross Ton (GT) itu yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan bagian Perhubungan Laut.

“Sementara untuk kapal berukuran 7 GT keatas itu ditangani oleh kami. Termasuk perahu nelayan yang akan ditangani oleh petugas Kesyahbandaran Perikanan, makanya apakah kurang sosialisasi apa memang pura-pura tidak tahu," jelasnya.

Sugiyanto juga menyatakan dirinya menjabat sebagai Kepala Diperla Kementerian Perhubungan wilayah Kab Pangandaran yang baru menjabat tiga bulan. Sebelumnya dengan jabatan yang sama dirinya bertugas di Kabubaten Tegal Jawa Tengah.

Kata Sugiyanto, menurut aturan setiap kapal baik yang mau masuk ataupun keluar pelabuhan itu harus melapor ke Syahbandar, namun untuk di Pangandaran belum berjalan.(iwn)
Unik, Di Pangandaran Kapal Bebas Keluar Masuk Pelabuhan Tanpa Dokumen!
▶ Tampilkan kutipan teks
"Kalau perijinan itu tidak ditempuh maka kalau ada kecelakaan laut maka Syahbandar tidak akan ikut bertanggungjawab," ucapnya.

Begitu juga terkait pelaksanaan reklamasi, pengerukan, pengisian bahan bakar kapal dan lainnya, kata Sugiyanto, harus seijin dan rekomendasi dari Syahbandar.

Surat ijin dan perintah berlayar pun, kata Dia, akan dikeluarkan oleh pihaknya apabila sipemilik kapal sudah memilik surat layak operasi/ kelayakan kapal.

Lanjut Sugiyanto, untuk wilayah kerja berdasarkan Peraturan Menteri RI yang baru no 130, ada 5 wilayah yaitu pelabuhan Manjingklak, Parigi, Batukaras (Kab Pangandaran), Cipatujah (tasikmalaya) dan Garut hingga Cidaun Sukabumi.

"Kita menempatkan anggota di tiap-tiap pos rata 1-2 anggota untuk melakukan penjagaan disana," ujarnya.

Terkait pembangunan pelabuhan samudera pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak LH dan Dinas Perhubungan untuk segera menyelesaikan persyaratan UkL/UPL nya.

"Sekarang pekerjaannya sudah dilanjutkan kembali," ujarnya seraya dirinya mengatakan pembangunan tersebut sudah masuk ke tahap III, yaitu pekerjaan finising cosway, tustel segmen ke 3, pemasangan tiang pancang 39 titik dan ditargetkan pada tahun 2017, pekerjaan pelabuhan akan selesai.

"Jelas dengan telah dibangunnya pelabuhan samudera ini diharapkan kemajuan perekonomian di Kab Pangandaran makin meningkat,"ucapnya.

Selanjutnya Sugiyanto  meminta dukungan kepada Pemda, media, LSM dan masyarakat Pangandaran. Karena dengan telah beroperasinya pelabuhan tersebut bakal menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit.(iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: