» » » » Telan Biaya US$765 Juta, PLN Upper Cisokan Bermasalah Dengan Warga

Foto : Ilustrasi. Warga menangkan banding hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Jakarta)


SJO BANDUNG - Walau menuai masalah dengan menduduki objek sengketa di atas lahan milik masyarakat, PT PLN tetap nekat bangun acces road diatas lahan sengketa, hal tersebut telah berlangsung lama, bahkan sejak proses banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) berjalan. Kini masyarakat boleh bernafas lega karena gugatannya dikabulkan majelis hakim PTTUN Jakarta Selatan.

Salah satu warga desa Sukaresmi bernama Sulton pemilik lahan Sertifikat Hak Milik seluas 5130m2 melalui kuasa hukum Roedy Wiranatakusumah, menjelaskan bahwa klien nya tidak pernah menjual lahanya kepada pihak PLN untuk acces road proyek Upper Cisokan. Akan tetapi pada bulan Februari 2015, klien nya menjadi Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara, Bandung atas dasar gugatan warga bernama Mumun mengaku sebagai pemilik lahan yang sama dan telah mendapatkan uang  dari transaksi penjualan dengan pihak PLN.

Sejak berjalannya proses di Pengadilan Tata Usaha Negara, Bandung maka status tanah milik Sulton merupakan objek sengketa. Setelah mengalami kekalahan di PTUN Bandung, kasus berlanjut ke tingkat Banding. Perlu diketahui bahwa selama proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, PLN telah melakukan pembangunan acces road diatas lahan sengketa.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, sangat tidak diperkenankan untuk dilakukan pembangunan dan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.

"PLN secara fakta telah melakukan penyerobotan tanah dan memperlihatkan ketidakpahaman hukum atas kasus yang terjadi apalagi hasil putusan banding melalui Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor: W2.TUN.1545/HK.06/XI/2015 tertanggal 5 November 2015 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta telah dimenangkan oleh Sulton" Tegas Roedy Wiranatakusumah melalui surat elektroniknya pada seputarjabar.com, (19/11).

Perlu diketahui PLTA Upper Cisokan menelan biaya hingga ratusan juta dollar dan terbesar di wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data PLN. Pembangunan PLTA Upper  Cisokan menelan anggaran sebesar US$765 juta dengan rincian US$638 juta dari bantuan World Bank, US$20 juta dari pemerintah pusat, dan US$107 juta dari PT PLN. Penggunaan utang/dana pinjaman yang digunakan untuk proyek dengan Luas lahan yang akan tergenang mencapai 804,64 hektare. Di Kec. Rongga ada tiga desa yang akan terendam air, yaitu Desa Bojongsalam, Sukaresmi, dan Desa Cicadas. Sedangkan daerah tergenang di Kab. Cianjur meliputi Kec. Cibeber dan Kec. Bojongpicung.

Rawan, Bukti Kepemilikan Warga Ditahan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dan PLN

Permasalahan lain yang dialami warga adalah hak warga untuk mendapatkan bukti kepemilikan lahan dalam bentuk foto copy Warkah yang hingga kini tidak diberikan oleh pihak Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dan PLN sebagai pembeli lahan. Warkah merupakan bukti kepemilikan yang didalamnya tercantum luas tanah sebagai dasar transaksi dengan pihak PLN. Proyek pemerintah ini sangat rawan manipulasi dan korupsi sehingga Upper Cisokan wajib ditinjau secara detail dalam pengawasannya agar publik mengetahui tingkat transparansi pembangunan dan penggunaan dana pinjaman dari World Bank yang menjadi beban negara dan rakyatnya.

Kemudian adanya pengaduan dari beberapa Warga Terkena Proyek (WTP) kepada kuasa hukum Roedy Wiranatakusumah, bahwa 19 kepala keluarga telah melakukan kembali pengukuran tanah milik mereka dengan bantuan dari petugas yang berkompeten dan ditemukan selisih kurang 3 hektare dibandingkan dengan hasil pengukuran oleh P2T, hal ini akan menimbulkan polemik yang lebih tajam lagi antara WTP dengan P2T dan PLN.

Menurut Roedy Wiranatakusumah, "Patut diduga telah terjadi praktik korupsi dalam proyek ini selama transparasi pembangunan dan penggunaan dana pinjaman tidak dilakukan" Ujar Aom Roedy sapaan akrab Roedy Wiranatakusumah.

Terpisah Aom Roedy juga mengatakan prihatin atas warga yang tanahnya diserobot. Bagaimana tidak, kebanyakan warga tidak mampu dan minim pengetahuan, sehingga mudah untuk dikelabui. Namun pihaknya akan survive membela masyarakat, katanya kepada seputarjabar.com beberapawaktu lalu.(Don)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: