» » Survey Kuantitatif Kinerja Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015


SJO BANDUNG - Pusat Studi politik dan Keamanan UNPAD (PPSK) dan Pusat Kajian Kepakaran Statistika UNPAD (PK2S UNPAD) mengadakan survey penilaian kuantitatif kinerja pemerintahan di Provinsi Jawa Barat tahun 2015.

Survey penilaian atas kinerja pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan Two-days sampling stratification sampling. Strata ke-1 adalah Kota/Kabupaten yang diambil seluruhnya sebanyak 27 buah. Penentuan ukuran sampel pada strata ke-1 dilakukan secara proporsional dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih pada pilkada. Strata kedua digunakan pada jenis pekerjaan yang pemilihannya  dilakukan secara merata untuk setiap kelompok pekerjaan yang dibagi menjadi 8 kelompok . Margin Error yang dipergunakan adalah 2,0% dengan sampel minimum sebanyak 2.401 orang.

Penggalian data di lapangan dilaksanakan pada 15 sd 31 oktober 2015. Dari lapangan terkumpul data dari diperoleh responden yang pada akhirnya valid untuk dianalisis sebanyak 2.445 orang. Responden yang berpartisipasi pada survey ini adalah 48,6% merupakan responden laki-laki. Lulusan SLTA dan sederajat sebanyak 40,8%. Sarjana 28,1%. Dpiloma 9,2% dan lulusan SLTP dan sederajat 9,3%. Dari sisi pengeluaran perbulannya, 50,1% responden memiliki pengeluaran antara 1- 3 juta dan 27,1% diatas 3 juta. Dan, sisanya dibawah satu juta.

Dari enam aspek kinerja yang di potret secara umum diseluruh jawa barat, infrastruktur oleh responden sebagai aspek yang paling memuaskan dengan skor 33,1 dari maksimal 5,0. Kepemimpinan 3,24 pada urutan ke-2. Regulasi 3,18 di urutan ke-3. Dan pelayanan dasar dengan skor 3,17 diurutan ke-4. Diurutan 2 kebawah adalah anggaran 3,14 dan sumber daya aparatur 3,11.


Kota atau kabupaten yang memiliki nilai aspek kepemimpinan tertinggi adalah kota sukabumi 3,69. Kota bandung 3,67. Kota bogor 3,66. Kabupaten purwakarta 3,49 dan kota tasikmalaya 3,44 sedangkan nilai yang terendah pada aspek ini adalah kabupaten sumedang 3,63, kabupaten cianjur 3,20 kota cimahi 2,97 kabupaten sukabumi 3,24 dan kota depok 3,05.

Untuk aspek pelayanan dasar kota sukabumi 3,27 kota banjar 3,50 kabupaten purwakarta 3,44 kota tasikmalaya 3,66 dan kota bogor 3,8 merupakan 5 kota atau kabupate dengan skor tertinggi sebaliknya, yang memiliki skor terendah adalah kabupaten sumedang 2,88. Kabupaten cianjur 2,89 kota cimahi 3,02 kota depok 3,03 dan kota bekasi 3,03.

Selanjutnya pada spek infrasturktur kota banjar 3,59 begitupun kabupaten purwakarta. Kota tasikmalaya 3,55 kabupaten bekasi 3,49 dan kabupaten kuningan 3,46 merupakan kota atau kabupaten yang memilki skor tertinggi sementara skor terendahnya adalah kabupaten cianjur 2,92 kabupaten sumedang 2,97 depok 3,09 cimahi 3,10 dan kabupaten subang 3,15.

Kota atau kabupaten yang memiliki skor tinggi pada sumber daya aparatur adalah kota sukabumi 3,45. Kabupaten purwakarta 3,38 kota tasikmalaya 3,35 kota bogor 3,29 dan kota bandung 3,25 disisi lainnya, daerah dengan skor terendah adalah kota cimahi 2,75 kabupaten sumedang 2,76 kabupaten cianjur 2,76 kota depok 2.85 dan kabupaten karawang 2,98.

Untuk aspek regulasi daerah yang di presepsikan responden nya memiliki skor tinggi adalah kota banjar 3,45 kota sukabumi 3,42 tasikmalaya 3,42 kabupaten purwakarta 3,42 dan kabupaten ciamin 3,41 sebaliknya, kabupaten cianjur 2,91 kabupaten sumedang 2,91 kota bekasi 2,97 kota cirebon 2,02 dan kota ciamahi 2,03.

Aspek terakhir yaitu anggaran. Kota sukabuumi 3.46 kabupaten purwakarta 3,40 kota tasikmalaya 3,39 kota bogor 3,37 dan kota bandung 3,32 merupakan daerah yang memiliki skor tinggi. Skor terendahnnya dimiliki oleh kabupaten sumedang 2,56 kabupaten cianjur 2,82 kabupaten tasikmalaya 2,93 kabupaten subang 2,97 dan kota depok 2,97.

Secara umum indeks kepuasan ntuk aspek secara keseluruhan di raih oleh kota sukabumi 100,00. Kabupaten purwakrta 93,71 kota tasikmalaya 91,12 kota banjar 87,99 dan kota bogor 87,69. Sedangkan daerah yang dengan indeks kepuasan terendah adalah kabupaten sumedang 10,08 kabupaten cianjur 15,21 kota cimahi 32,98 kota depok 37,27 dan kabupaten subang 45,17.

Nilai indeks kabupaten pangandaran tidak diperbandingan secara individual karena masih belum dianggap respren  sebagai sebuah kabupaten karena belum memiliki kepala daerah melalui pilkada.(Vio)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: