» » » Sukur Nababan “Pembentukan Pansus Pelindo II Merupakan Pintu Masuk Guna Memperbaiki Seluruh Tata Kelola BUMN”


SJO BANDUNG - Beberapa waktu silam, DPR menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan korupsi di PT Pelindo II dalam proyek pengadaan mobile crane. Ditemui usai menghadiri acara Diskusi Publik yang diadakan PSPK UNPAD siang tadi, Anggota Pansus, Sukur Nababan menjelaskan beberapa urgensi dalam latar belakang pembentukan pansus ini.

Ia menjelaskan, yang pertama adanya perpanjangan kontrak di JICT antara Pelindo II dan Hutchison yang pertama diadakan dari tahun 1999 - 2019. Kemudian diperpanjang 5 tahun sebelum masa kontrak habis, menjadi permasalahan, mengenai terburu-burunya perpanjangan kontrak tersebut.

Kemudian, UU no.17 tahun 2008 tentang pelayaran dijelaskan, fungsi Pelindo II sebagai operator. Disana terdapat regulator, yakni otoritas pelabuhan. Dalam UU, seharusnya dalam perpanjangan kontrak yang kedua, operator harus mendapat izin dari regulator. Namun, dalam hal ini tidak dilakukan.

Maka dari itu, dibentuklah Pansus. Kemudian, Sukur mengatakan bahwa setelah melakukan investigasi-investigasi Bareskrim, Kejagung, konsultan keuangan Deutsche Bank, FRI, dan sebagainya ditemukan kerugian negara yang sangat luar biasa besar sekali, disamping pelanggaran UU tadi.

Lanjut, dirinya menjelaskan terkait kerugian ekonomi akibat pengelolaan diberikan 49% diberikan kepada pihak asing, kemudian dikatakan perpanjangan kontrak tersebut adalah menguntungkan, hal tersebut merupakan kebohongan publik.

“Saya tegaskan. Tak ada unsur politis disini. Pembentukan pansus ini saya dan rekan-rekan pansus lainnya melihat ini sebagai pintu masuk dalam memperbaiki seluruh tata kelola BUMN” ucap Sukur Nababan saat ditemui di bilangan Trunojoyo, Bandung (21/11)

Ditambahkan olehnya, tata kelola BUMN perlu mengacu pada pasal 33 UUD’45 yang menyebutkan bahwa seluruh kekayaan negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. BUMN harus tunduk pada UU tidak boleh seenaknya.

Saat ini, pansus sedang melakukan pendalaman data. Audit-audit, dan menginvestigasi banyak pihak terkait mengambil kesimpulan, pansus disini perlu menggali data, agar keputusan yang dihasilkan berdasarkan data yang lengkap.

“jadi disini tak ada unsur ingin menjatuhkan, benci, atau apapun . disini pansus melihat adanya kerugian negara, pelanggaran UU, dan tidak ada urusan dengan yang sakit hati” tandasnya. (vio)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: