» » Samsat Gendong Bantu Target Pendapatan Jabar 2015

SJO BANDUNG -  Layanan Samsat Gendong dinilai efektif dan bisa membantu tercapainya target pendapatan Provinsi Jawa Barat 2015 sebesar Rp23,8 triliun. Inovasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat ini diluncurkan 6 September 2015 lalu.

Situasi tersebut terjadi karena primadona pendapatan yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) ternyata bisa dioptimalkan setelah ada pelayanan jemput bola.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, masyarakat Jawa Barat mayoritas memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya membayar PKB.

"Ternyata setelah kita jemput bola, mereka mau kok membayar. Mau menunaikan karena layanannya dekat. Info yang saya terima, satu tim Samsat Gendong, misalnya, itu jemput bola setelah Shalat Jumatan sampai sore. Sebentar saja sudah dapat ratusan juta," katanya di Denpasar, Bali, Sabtu (31/10) siang.

Menurut dia, situasi tersebut juga membuktikan premis bahwa masyarakat tidak mau membayar pajak salah satunya karena kendala jarak. Terlebih, situasi geografis Jawa Barat tergolong luas dan cukup menantang.

"Ada kejadian begini, orang desa beli motor atau mobilnya kan di perkotaan. Sehari-hari mereka pakai di perdesaan, kalau giliran bayar PKB tahunan, mereka sudah malas duluan karena jarak. Maka, kami yang harus datangi," ungkapnya.
     
Gubernur Jabar memperoleh data dari Dinas Pendapatan, bahwa setiap bulannya, masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor mencapai sekitar 4 juta orang.

Setiap tahun sebelumnya, potensi ini belum tersolusikan dengan efektif karena belum ada pelayanan yang bersikap proaktif. Pun demikian, sejumlah terobosan lainnya dalam mendorong pembayaran sudah dilakukan.

"Sebut contohnya ada E-Samsat, bayar PKB cukup di ATM BJB. Namun setelah dibandingkan, ternyata lebih efektif dan menghasilkan adalah pola Samsat Gendong," katanya.

Aher menambahkan, situasi tersebut mendorong pihaknya kembali optimistis bisa meraih target pendapatan APBD 2015 sebesar Rp23,8triliun sebagaimana disyahkan dalam penetapan APBD Perubahan 2015 per 17 September 2015.

Bahkan, sebelum angka tersebut diketok palu dewan, Dinas Pendapatan Provinsi Jabar sudah mengajukan revisi pendapatan PKB yang diturunkan Rp436 miliar dari target PKB 2015 sebesar Rp10,7 triliun.

Hal ini dikarenakan antara lain hingga semester I/2015, angka penjualan hanya pada kisaran 520.000 unit atau lebih rendah dibandingkan pencapaian periode sama tahun lalu sebesar 642.110 unit.

Ditambah dengan perlambatan ekonomi global, revisi semula menjadi realistis.
Namun, lanjut Aher, setelah melihat performa Samsat Gendong, pihaknya melihat proyeksi prospektif dari sektor PKB.

"Insya allah, selama kita terus berusaha dan berdoa, maka target pendapatan yang ditetapkan bisa tercapai. Kita akan terus jemput bola sehingga kontribusi pajak terus meningkat," katanya.

Dispenda Provinsi Jabar sendiri hingga semester I 2015 mencatat realisasi pendapatan pajak bea balik nama telah mencapai 45,13% sedangkan dari pajak kendaraan bermotor sudah diatas 49%.

Dalam catatan Humas Pemprov Jabar, terjadi distribusi target baik yang turun dan meningkat setelah APBD Perubahan 2015 lalu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan menurun dari target semula sebesar Rp 15,851 triliun menjadi Rp 15,415 triliun. Rinciannya penerimaan pajak daerah diperkirakan menurun sebesar 4,46 persen dari target semula sebesar Rp 14,942 triliun menjadi sebesar Rp 14,276 triliun.

Penerimaan dari retribusi daerah menurun sebesar 4,87 persen dari target semula Rp 62,037 miliar menjadi sebesar Rp 59,015 miliar.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sebesar 0,49 persen dari target semula Rp277,345 miliar menjadi sebesar Rp278,699 miliar.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meningkat sebesar 40,68 persen dari target semula Rp569,353 miliar menjadi sebesar Rp800,945 miliar.

Dana perimbangan diperkirakan mengalami penambahan sebesar Rp517,304 miliar, atau meningkat sebesar 20,46 persen dari target semula sebesar Rp2,528 triliun menjadi sebesar Rp3,046 persen triliun.

Ketiga dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dari target semula sebesar Rp5,534 triliun menjadi Rp5,528 triliun.(R)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: