» » » Penundaan Proses Tahapan Pembentukan KPU Pangandaran Jadi Polemik


 SJO PANGANDARAN – Penundaan proses tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangandaran menuai polemik, pasalnya penundaan tahapan pengumuman dianggap tidak rasional dan tidak berdasar pada Undang Undang Pemilu Nomor 1/2015.

Ketua Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Pangandaran (Kapemapan) Wahyu Hidayat menilai, penundaan proses tahapan pengumuman KPU Pangandaran semestinya tidak terjadi, karena sebelumnya sudah ada tahapan jadwal yang resmi.

“Dalam tahapan jadwal sudah jelas, bahwa tanggal (7-8/11/2015) KPU Provinsi menyusun peringkat calon anggota KPU Pangandaran, tanggal (9/11/2015) Penerbitan Keputusan KPU Provinsi tentang Pengangkatan anggota KPU Pangandaran dan (10/11/2015) Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota,” kata Wahyu.

Hal ini tidak semestinya terjadi, karena dipertengahan proses penyelenggaraan Pilkada pembentukan KPU Pangandaran dilaksanakan dengan alasan keterdesakan dan kebutuhan, sementara setelahnya proses tahapan berlangsung malah ditunda.

“Hal ini tidak rasional, karena tidak ada hubungannya antara kerawanan keamanan yang akan terjadi dengan pelaksanaan proses pengumuman dan pelantikan KPU Pangandaran,” tambahnya.

Wahyu menilai, apabila penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan oleh KPU Ciamis, maka pelaksanaan Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang inkonstitusional.

“Bila saja yang dijadikan dasar penundaan adalah masalah keamanan, kenapa tidak dari awal, dan pihak Kepolisian dalam hal ini Polres hanya bersipat masukan dan himbauan, seharusnya KPU Jabar jangan terinterpensi, karena KPU lembaga independent dan vertikal,” pungkas Wahyu.

Sementara anggota komisioner KPU Provinsi Jawa Barat , Yulianingsih, menyatakan penundaan pengumuman tersebut berdasarkan masukan dari pihak Kepolisian Polres Ciamis selaku penanggungjawab  stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Pada tanggal 6/11/2015  KPU Provinsi Jawa Barat menerima surat dari Kepolisian Resort Ciamis No B/3057/X/2015/Res Ciamis, tertanggal 27 Oktober 2015, perihal saran pendapat bidang kamtibmas.

“Hari Sabtu, (7/11/2015) KPU Jawa Barat melakukan audiensi dengan Polres Ciamis, karena ada beberapa masukan terkait tingkat kerawanan yang dapat terjadi apabila dilaksanakan pergantian penyelenggara Pilkada dari KPU Ciamis ke KPU Pangandaran yang baru akan dilantik,” kata Yulianingsih.

Dengan demikian, KPU Jawa Barat menunda pelaksanaan penerbitan keputusan tahapan pelantikan dan mengajukan ijin perubahan jadwal pelantiakan anggota KPU Pangandaran.

“Setelah rapat tersebut, pihak KPU Jawa Barat langsung menunda tahapan pengumuman anggota Komisioner KPU Pangandaran dan melayangkan surat ke KPU RI untuk meminta arahan,” tambahnya.

Yulianingsih menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil kajian dari KPU RI sambil menunda proses tahapan dan belum ada keputusan apakah proses tahapan dilanjutkan atau pun ditunda.(iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: