» » Pemprov Jabar Akan Teruskan Aspirasi Buruh Soal PP 78/2015

SJO BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) merespon permintaan demo buruh di Bandung, Rabu (11/11) pagi ini dengan menampung aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

Menurut dia, permintaan penolakan PP No 78/2015 serta penolakan UMK mengacu PP tersebut, adalah aspirasi yang menjadi hak buruh, sehingga akan ditampung.

"Kami tentu akan menampung, akan kami kirimkan surat aspirasi yang sifatnya meneruskan keinginan kawan-kawan buruh. Akan tetapi, sikap kami bukan menyetujui atau menolak aspirasi tersebut," katanya di Bandung, Rabu (11/11).

Aher secara sikap akan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat. Sebab, pemerintah daerah bagaimanapun kepanjangan pemerintah pusat, sehingga harus satu kebijakan.

Karena itulah, usulan berikutnya soal penolakan UMK mengacu PP tersebut juga tidak bisa serta merta dikabulkan. Seluruhnya merupakan pengambilan keputusan menjadi keputusan bersama.

"Jadi, sekali lagi, kami akan meneruskan aspirasi tersebut bukan dalam konteks menyetujui atau menolak usulan dari demo. Pemprov Jabar secara institusi mendukung pelaksanaan PP 78 tersebut berikut derivatifnya," katanya.

Aher mengatakan, dalam konteks PP No 78, dirinya bukan pengambil keputusan. Karenanya, usulan penolakan bukan untuk disikapi untuk dibatalkan Pemprov Jabar, namun untuk dikembalikan kepada pembuat keputusan yakni Pemprov Jawa Barat.

"Demikian juga penolakan UMP. Ini tidak mungkin ditarik, karena kami memutuskan mengacu PP No 78/2005. Kami memohon pengertian semua pihak," katanya.

Menurut Aher, banyak pihak salah sangka soal UMP Jabar 2016 yang ditetapkan Rp1,312 juta dan sering dibandingkan dengan UMP Jakarta Rp3,1 juta.

Padahal UMP Jabar itu sekedar penjaga koridor, yakni UMP tidak boleh lebih rendah dari UMK terendah di provinsi tersebut yakni Kab. Ciamis sebesar Rp1,312 juta.

"UMP di Jabar itu bersifat batas bawah, yakni kota dan kabupaten tidak boleh tetapkan UMK di bawah angka UMP. Kalau di Jakarta, UMP itu ya sama seperti UMK di Jabar, itu patokan bersama bagi lima kota administratif di bawahnya. Di Jabar, kota dan kabupatennya tidak administratif, tapi otonom, punya otoritas sendiri memutuskan UMK. Jadi itulah perbedaannya," katanya.

Gubernur Jawa Barat mengatakan dirinya sudah mengagendakan bertemu perwakilan buruh pada Rabu (11/11) jam 08.00 namun tak kunjung datang, sehingga Aher memutuskan datang ke kegiatan Dinas Sosial.

Sekira 1.000 buruh yang tergabung Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pagi ini berdemo santun di depan Gedung Sate.

Roy Jinto Ferianto, Ketua Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jabar, dalam pernyataan sikapnya mendesak pembatalan PP No 78/2015 serta penetapan UMK mengacu PP tersebut.(*)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: