» » Demiz : Bantuan Untuk Masyarakat, Jangan Dipersulit

SJO BANDUNG -- Penyaluran dana hibah yang harus melalui badan hukum dengan pengalaman minimal 3 tahu, menghadirkan 'kebingungan' tersendiri bagi berbagai pihak. Terlebih bagi aparatur dan masyarakat desa yang membutuhkan dana tersebut.


Pemerintah daerah pun khawatir, berbagai proyek pembangunan tak segera terlaksan, akibat terbentur aturan tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, saat ditemui usai menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, di R.Sanggabuana Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (10/11), mengungkapkan kekhawatirannya tersebut. Menurutnya hadirnya UU tersebut sangat disayangkan. Dimana pemerintah ingin membantu secara langsung, tapi tidak memungkinkan untuk saat ini.

"Ini disayangkan sekali kan ada undang-undang yang justru kita ingin membantu masyarakat secara langsung tapi tidak bisa," Kata Wagub Deddy.

Ancaman dan sangsi hukum yang mengintai para pegiat, menurutnya jangan menjadi pertimbangan yang dangkal. Wagub mengatakan bahwa jangan sampai Undang-undang dibuat atas dasar kecurigaan saja.

"Boleh lah kita siapapun yang korupsi kita akan usut. Tapi ini sebagai bantuan buat masyarakat yang membutuhkan jadi jangan dipersulit pelaksanaannya. Kalau mau nanti tinggal diperiksa saja," Tegas Wagub.

"Serba salah, kita sudah beli misalkan bibit kopi, 2 juta bibit kopi. Ga bisa disalurkan, bayangkan. Anggarannya ada, ga boleh, orang ga ada badan hukum," Papar Wagub mencontokan.

Hadir pada kunjungan kerja tersebut ketua rombongan Komisi 2 DPR RI Wahidin Halim beserta Jajaran, OPD terkait, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan unsur pemerintahan lainnya.(*)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: