» » » Sertifikasi Tanah Masyarakat Menengah Kebawah Harus Jadi Prioritas


 SJO PANGANDARAN – Pemerintah melalui Camat se Kabupaten Pangandaran diharapkan serius membantu masyarakat menengah kebawah untuk pengurusan dan penerbitan sertifikasi tanah mereka agar memiliki legalitas yang jelas. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang HTP BPN Kanwil Jabar Atet Ganjar Muslihat saat  membuka kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangandaran, Rabu (21/10)

“Kami harap dengan adanya kantor BPN di Pangandaran akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terhadap permasalahan pertanahan,” kata Atet.

Atet berharap, permasalahan konflik pertanahan akan terminimalisasi dan menjadi solusi bagi masyarakat Pangandaran.

Sementara itu Pejabat perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pangandaran, Agus Sumiarsa menilai, Kabupaten Pangandaran termasuk salah satu daerah konflik di bidang agraria atau pertanahan.

“Biasanya daerah rawan konflik pertanahan terjadi diwilayah wisata, untuk kabupaten terdapat beberapa lokasi wisata seperti Kecamatan Pangandaran, Cijulang dan Cimerak,” kata Agus.

Pihaknya juga mengakui, di beberapa wilayah masih ada terjadi konflik tanah adat, tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang berubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) hingga sering terjadi temuan tanah HGB yang terbengkalai.

“Dengan hadirnya kantor BPN di Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana ,mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah,”pungkasnya. (iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: