» » » Sengketa Tanah Antara Warga Dengan Perum Perhutani Terjadi Sejak 1970

SJO PANGANDARAN – Sengketa tanah antara warga dengan Perum Perhutani di kawasan Cisaladah, Blok Karapyak, Dusun Citembong, Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran telah terjadi sejak tahun 1970.

Kepala Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih Upang mengatakan, sejak tahun 1970, permasalahan ini sudah terjadi, namun sampai saat ini belum pernah menemukan kepastian hukum, sehingga permasalahan serupa kerap muncul dengan motif yang sama.

“Saya tidak mengetahui secara detail perjalanan sengketa yang terjadi pada tahun sebelumnya, yang saya ketahui waktu terjadi pemekaran Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis, tanah di persil 159 dan 169 seluas 33 hektare yang dikelola Perum Perhutani sering digugat oleh pihak yang mengatas namakan ahli waris sebanyak 14 orang,” kata Upang.

Masih dikatakan Upang, pada saat Kabupaten Pangandaran masih bersatu dengan Kabupaten Ciamis dirinya tidak berada di kampung halamannya, namun pernah beberapa kali bertemu dengan salah satu mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP secara tidak sengaja dan dia pernah bicara bahwa dikawasan Cisaladah sering terjadi gugatan tanah oleh yang mengatas namakan ahli waris ke pihak Perum Perhutani.

“Saat itu saya masih muda, tidak menyangka akan jadi Kepala Desa, sehingga yang dikatakan Pak Solihin GP pun ditanggapinya dengan biasa saja, tidak secara serius, tetapi kejadian yang Pak Solihin GP katakana kok sekarang terjadi semasa saya menjadi Kepala Desa,” tambah Upang.

Untuk memperkuat permasalahan yang terjadi, Upang pun telah menelusuri kepada beberapa tokoh masyarakat, dan Kepala Desa sebelumnya guna menyerap informasi sejarah dan kronologis yang sebenarnya.

“Saya baru berhasil menemukan beberapa orang mantan Kepala Desa sebelumnya dan akan dimusyawarahkan bersama dengan pihak Pemerintah Daerah,” paparnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran Mahmud mengakui dirinya pernah diminta keterangan oleh Komnas Ham dua minggu yang lalu untuk menjelaskan kronologis sengketa tersebut.

“Saya pernah mengetahui sengketa yang terjadi, waktu Kabupaten Pangandaran masih bersatu dengan Kabupaten Ciamis dan saat itu masih menjadi Asisten Daerah (Asda) tetapi tidak menangani permasalahan itu,” kata Mahmud.

Mahmud menerangkan, Komnas Ham meminta pihak Pemerintah untuk melakukan musyawarah dan memediasi antara warga yang mengatas namakan ahli waris dengan pihak Perum Perhutani, dengan demikian pihaknya saat ini sedang mendata siap saja yang mengaku ahli waris beserta data dan faktanya.

“Kami telah intruksikan camat setempat dan akan melakukan musyawarah untuk ditindaklanjuti di Komnas Ham,” singkat Mahmud.(iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: