» » Pemprov Jabar Raih Penghargaan dari Kemendagri

SJO JAKARTA - Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pemerintah daerah yang telah berkomitmen menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) secara tuntas (100%), Penghargaan ini diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Yuswandi A Temenggung kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional di Gd. Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Senin lalu (26/10).

Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut Pasal 8 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional untuk menyelenggarakan rapat tersebut.

Rapat ini pun dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tarmizi A Karim, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Wakil Gubernur se-Indonesia, para Pejabat Eselon II di lingkungan Kemendagri, perwakilan Kepolisian RI, perwakilan Kejaksaan Agung RI, para Inspektur Provinsi se-Indonesia, para Inspektur Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta para tamu undangan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepada seluruh Pemerintahan Daerah untuk menguatkan 8 area pemerintahan, yaitu: 1) Perencanaan dan penganggaran; 2) Pengadaan barang dan jasa; 3) Bantuan keuangan dan hibah; 4) Penyaluran dana desa; 5) Kesiapan Pemda dalam Pilkada Serentak; 6) Penanganan konflik sosial; 7) Optimalisasi penyerapan anggaran; dan 8) Penyederhanaan perizinan daerah.

Selain itu, Tjahjo pun meminta secara khusus kepada jajaran Inspektorat di Pusat dan Daerah untun mendukung program quick win Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, yaitu Reformasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melakukan perubahan pada 5 area, yaitu: 1) Kapabilitas, Profesionalisme, dan Integritas Aparat Pengawas; 2) Regulasi; 3) Independensi; 4) Anggaran; dan 5) Orientasi Pengawasan.

Semua hal tersebut merupakan hasil pengawasan Inspektorat secara nasional di Tahun 2014, yang masih menjadi fokus pengawasan Inspektorat di Tahun 2015-2016.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Tarmizi A Karim dalam laporannya mengatakan, bahwa hasil akhir dari rapat pemutakhiran data TLHP ini adalah terhimpun dan terpetakannya seluruh hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sementara dampak yang ingin dicapai dari pelaksanaan TLHP ini, adalah terbangunnya komitmen dari Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya memperbaiki kelemahan tata kelola yang ada. Hal ini sejalan dengan semangat Nawa Cita, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya.

Selain Pemprov Jawa Barat, ada 6 provinsi lainnya yang mendapat apresiasi yang sama dari Kemendagri, yaitu Pemprov Bali, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Banten, Pemprov Jawa Timur, dan Pemprov Maluku.

Selain pembahasan TLHP, rapat ini juga dirangkaian dengan diskusi terbatas dengan topik: "Pola Hubungan dan Sinergitas Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah", dengan narasumber dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.(R)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: