» » » Kasus “Money Politik” Mencuat Di Pilkada Pangandaran


SJO PANGANDARAN - Panwaslu Kabupaten Pangandaran secara resmi menerima dua laporan “money politik”, Selasa (6/10). Laporan berasal dari masyarakat Desa Pejaten Kecamatan Sidamulih dan Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran
Untuk kasus di Desa Pejaten Sidamulih terjadi pada hari Senin (5/10) sekira pukul 13.00-15.00 WIB. Salah satu Calon Bupati dan tim kampanye melakukan pertemuan terbatas di aula desa dengan memberi uang sebesar Rp 50 ribu kepada masyarakat yang hadir.

Adapun di Desa Sukanagara Padaherang, masih dengan pola yang sama, namun pertemuannya berlangsung di rumah warga pada Minggu (4/10) sekira pukul 15.00 WIB.

Dari laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pangandaran pun sudah menerima sejumlah alat bukti berupa uang pecahan Rp 50 ribu sebanyak empat amplop dan sejumlah saksi kejadian di Desa Pejaten Sidamulih, serta uang Rp 50 ribu dalam tiga amplop, lengkap dengan foto dan kamera video.

“Jenis laporan dari masyarakat diterima oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kemarin sore dan dilimpahkan ke Panwaslu tadi pagi,” kata Uri Juwaeni,  Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Pangandaran.

Ada pun jenis indikasi pelanggaran adalah indikasi money politik sebesar Rp50 ribu, namun sampai saat ini pihak Panwaslu masih melakuka pengkajian apakah data pelaporan tersebut masuk pada ranah pidana atau pelanggaran biasa.

“Berkas pelaporan akan diperiksa kelengkapannya, apabila memenuhi unsur pelaporan maka akan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Uri menegaskan, agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar dan tidak terjadi pelanggaran selain peran petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), peran serta masyarakat pun sangat dibutuhkan untuk mengawal Pilkada Pangandaran. (iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: