» » » Inilah Penyebab Program UKS di Kabupaten Pangandaran Tersendat


SJO PANGANDARAN – pelaksanakan program fit for school atau Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Pangandaran tersendat. Hal tersebut karena masih terjadinya kesimpangsiuran, apakah harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau Disdikbudpora.

Kepala Bagian Kesejahtraan Masyarakat (Kabag Kesra) Sekretariat Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani mengatakan, program tersebut sebenarnya sudah di pos kan melalui APBD sebelumnya.

“Namun karena hal teknis untuk pelaksanakan program tersebut masih simpang siur, apakah harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau Disdikbudpora, karena pada anggaran sebelumnya belum direalisasikan, maka anggaran tersebut dikembalikan pada kas daerah,” jelasnya singkat.

Sementara Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Pangandaran (Kapemapan) Wahyu Hidayat menyayangkan hal tersebut. Padahal program tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentri Pendidikan Nasional, Mentri Kesehatan, Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003 Nomor : 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor : MA/230A/2003 Nomor : 26 Tahun 2003 per tanggal 23 Juli 2003 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.

“Seharusnya SKB tersebut dapat direalisasikan oleh pihak Pemerintah Daerah Pangandarana melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Pangandaran,” kata Wahyu.

Namun yang terjadi, Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten belum belum sesuai standar SKB tersebut.

Wahyu berharap, Pemerintah Daerah segera melakukan koordinasi untuk melaksanakan program fit for school karena sekolah merupakan pusat kehidupan anak dan tempat ideal untuk melaksanakan kegiatan guna meningkatkan kesehatan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

“Program fit for school sebenarnya sederhana, pihak sekolah menyediakan pasilitas cuci tangan agar siswa melakukannya setiap satu kali satu hari, dan menyediakan tempat gosok gigi bersama juga standar WC berkapasitas 1 berbanding 40 siswa,” tambah Wahyu.

Anggaran tersebut sebenarnya bisa direalisasikan melalui APBD dari pos kegiatan UKS, namun peran aktif Pemerintah Daerah seakan tidak merespon hal ini.(iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: