» » » HMI Sesalkan 3 Pimpinan Panwaslu Ikut Seleksi calon Komisioner KPU Pangandaran


SJO PANGANDARAN – Keikutsertaan tiga Pimpinan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangandaran mendaftar menjadi calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangandaran, menimbulkan kekhawatiran bahwa pengawasan pelaksanaan Pilkada Pangandaran saat ini menjadi tidak maksimal.

Ketua Umum HMI Cabang Ciamis, Banjar dan Pangandaran Adad Muslim Aziz mengatakan, dengan mendaftarnya ke tiga Pimpinan Panwaslu Kabupaten Pangandaran akan berdampak pada lemahnya pengawasan tahapan Pilkada yang sedang berjalan.

“Mungkin para pimpinan Panwaslu akan disibukan dengan proses seleksi pendaftaran calon komisioner KPU Pangandaran, padahal tugas pokok dan fungsi Panwaslu mengawasi proses pelaksanaan disetiap tahapan Pilkada, bukan sibuk mengikuti proses penjaringan KPU,“ kata Adad.

Selain itu juga Adad menilai, secara integritas kepemimpinan Panwaslu Kabupaten Pangandaran dipertanyakan, karena etikanya pimpinan Panwaslu sudah diberi amanah harus bertanggungjawab untuk mengawasi jalanya Pilkada.

“Baru beberapa bulan saja terbentuk Panwaslu dan diberi amanah mengawasi pelaksanaan proses kok malah ingin jadi Komisioner KPU, selesaikan dulu dong tugas yang sedang dikerjakan,” tambah Adad.

Adad menjelaskan, kredibilitas seorang pemimpin akan dinilai oleh masyarakat umum dan dilihat dari komitmentnya dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diemban, bukan dilihat dari unsur semangat ingin mendominasi setiap segment menjadi stakeholder, apalagi saat ini sedang berlangsung proses Pilkada.

“Dengan mendaftarnya unsur pimpinan Panwaslu menunjukan ketidak fahamanya terhadap aturan, meski hal tersebut tidak dituangkan dalam bentuk regulasi, Undang Undang atau pun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tetapi harus mawas diri pada posisi sebagai salah satu unsur penyelenggara Pilkada yang harus mempunyai misi Pilkada sukses tanpa ekses,” pungkasnya.

Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Pangandaran Imam Ibnu Hajar saat diminta tanggapan terkait penilaian HMI yang menilai pengawasan pelaksanaan Pilkada tidak maksimal membantahnya.

“Buktinya kami unsur pimpinan Panwaslu masih aktif masuk kantor dan masih bisa menerima pengaduan masyarakat,” kata Imam.

Imam pun membantah bila unsur pimpinan Panwaslu tidak memiliki integritas kepemimpinan.

“Mengikuti pendaftaran calon Komisioner KPU Pangandaran ke Pansel merupakan hak demokrasi dan tidak melanggar konstitusi.”tegas Imam.(iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: