» » Aher: Tersedia dan Terjangkau, Syarat Kedaulatan Pangan

SJO JAKARTA -- Lembaga Ketahanan Nasional RI, dalam rangka Hari Pangan Se-dunia, menggelar Seminar Nasional, bertema "Road Map Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia", bekerjasama dengan Universitas Sahid Jakarta, di Gd. Dwiwarna Purwa Lt. 1 Lemhanas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan 10 Jakarta Pusat, Selasa (13/10).

Pada seminar tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang hadir sebagai salah seorang narasumber, berbicara tentang strategi pengembangan produksi pangan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung kebijakan kedaulatan pangan. Pada bahasan tersebut, dirinya mengatakan, kedaulatan pangan muncul karena ketersedian pangan yang tercukupi, dan keterjangkauan oleh masyarakat.

"Ketersediaan berbasis kemandirian, dari sisi ketersediaan tidak ada masalah di Jawa Barat. Ukurannya protein yang di konsumsi masyarakat, 2200 kalori kan ukurannya, tetapi di Jawa Barat sudah mencapai 2700. Dari ketersediaan Jawa Barat aman, dan yang perlu diperhatikan kini adalah keterjangkauannya oleh masyarakat." terang Aher.

Lagi menurutnya, ketahanan pangan adalah ketahanan Petani. Apabila petani sejahtera maka ketersediaan pangan pun akan aman. Maka saat ini bantuan dan bimbingan kepada petani terus dijalankan Pemprov Jabar. Seperti bantuan traktor, bantuan pemberian bibit unggul, dan pengembangan varietas padi oleh institusi berkompeten dan instansi terkait.

"Kalau indeks panennya meningkat, ketahanan pangan akan lebih kuat. Mudah-mudahan  indeks kesejahteraan petani akan meningkat." tambahnya.

Selain itu, dengan sejahteranya profesi Tani, akan dapat memancing minat masyarakat lain seperti sarjana, dan yang lainnya untuk aktif bertani. Apa bila Petani berdaulat, kedaulatan pangan akan cepat tercapai.

Pangan bersifat  multifungsi, ia dapat memenuhi kebutuhan biologis (makan), ekonomis (dijual), dan juga politis (kebijakan). Kedaulatan adalah hasil dari rangkaian upaya penguatan, dari penguatan akan lahir sebuah kemandirian. Setelah semuanya tercapai, maka hadirlah kedaulatan pangan.

"Pangan harus meningkat dengan baik. Pangan itu efeknya sehat, cerdas. Produktif, dan berdaya saing. Maka kita bimbing di Jawa Barat agar tidak ada desa/masyarakat yang mengalami kerawanan pangan." Tegasnya.

"Untuk keterjangkauan, pemerintah pun rutin memberikan Rastra (beras sejahtera) kepada masyarakat yang perlu dibantu, kualitasnya pun ditingkatkan. Apabila terdapat beras yang tidak layak, dapat dilaporkan dalam waktu 1x24 jam." Pungkas Aher.

Sementara itu narasumber lainnya Kepala Badan Ketahanan Pangan Gardjita Budi mengatakan bahwa Diversifikasi konsumsi pangan dapat mendukung kedaulatan pangan. Adapun strategi yang ada diantaranya, internalisasi penganekaragaman pangan dengan cara advokasi, kampanye, dan sosialisasi tentang pangan yang beragam. Kemudian pengembangan bisnis dan industri pangan lokal. Lalu membangun sistem internalisasi multi chanel, yaitu kerjasama sinergis antara beberapa lembaga atau instansi terkait.

Pada forum Gardjita Budi menuturkan, " Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dapat disosialisasikan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Disegi pengembangan bisnis, pemerintah dapat memfasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku. Kemudian lembaga yang ada dapat mendukung itu semua dengan kerjasama lintas sektor, salah satunya kerjasama antara pusat dan daerah untuk hubungan yang fungsional."

Digelarnya seminar tersebut, bertujuan memunculkan adanya kejelasan publik mengenai Road Map implementasi kedaulatan pangan nasional, yang telah direncanakan pemerintah. Sebagaimana yang diamanatkan pada Kebijakan UU Pangan No 18 Tahun 2012, tentang pengan, bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Turut hadir pada seminar, Gubernur Lemhanas RI Budi Susilo Soepandji, Wakil Rektor Universitas Sahid Bernard Hasibuan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kepala Bappenas RI, Menteri Pertanian RI, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Menteri Perindustrian RI, Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, Menteri Perdagangan RI, DPR RI Komisi IV, Wagub Lemhanas RI, Mahasiswa/i Universitas Sahid, dan para peserta seminar.

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: