» » Agar Kuat, Netty Usulkan Hukuman Kebiri Berbentuk Undang-Undang

                        Ilustrasi : Google

SJO BANDUNG  -- Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan  mengatakan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus membuat pelaku tidak bisa melakukan kekerasan tersebut bukan hanya sebatas menghilangkan kemampuan membuahi.

“Jadi hukuman kebiri ini bukan hanya mematikan syaraf libido si pelaku semata namun peluang si pelaku untuk melakukan kekerasannya harus benar-benar sudah tidak ada," kata Netty Prasetiyani di Gedung Sate, Jumat (23/10/15).

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama Menteri Sosial Selasa (20/10) lalu menyetujui pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, salah satunya dengan pengebirian syaraf libido.

Netty mengatakan siap mengikuti langkah atau instruksi pemerintah yang akan memberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak. Bahkan Ia menambahkan jika hukuman Kebiri itu disahkan maka bentuknya harus berupa undang-undang agar payung hukumnya kuat dan jelas.

"Kami ikut pemerintah saja, kalau memang itu telah didiskusikan oleh pemerintah pusat melalui berbagai bidang dan berkesesuaian dengan konteks sosial budaya dan korelasinya untuk menurunkan angka kekerasan fisik dan seksual terhadap anak," kata Netty.

Namun, lanjut Netty, pemberlakuan hukuman kebiri bagi paedofil masih harus dibahas oleh sejumlah pihak dan ditinjau dari berbagai macam aspek.

"Hukuman kebiri ini masih menjadi diskusi dan pembahasan yang panjang karena masih perlu tinjuan berbagai aspek, termasuk sosialiasi ke masyarakat harus luar biasa," katanya.

Menurutnya, pembahasan dan sosialisasi mengenai hukum kebiri ini perlu dilakukan karena masih minimnya pemahaman masyarakat tentang hal tersebut.

Selain itu, lanjutnya, ada hal lainnya yang harus disepakati jika hukuman kebiri ini nantinya benar-benar disepakati oleh pemerintah seperti kesepakatan untuk memperlihatkan wajah si pelaku.

"Karena berdasarkan hasil kajian dengan sejumlah aktivis, pakar, dan pihak terkait lainnya kalau untuk korban kita sepakat untuk tidak memperlihatkan wajahnya, namun ada kesepakatan agar wajah pelaku diperlihatkan," katanya.(R)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: