» » Tantangan Buwas Hadapi Kartel Narkoba

Oleh : Peter S Simo Wibowo SH 

Resmi menjabat sebagai kepala BNN menggantikan Komjen Anang Iskandar Komjen Budi Waseso kini mempunyai peranan besar untuk melaksanakan program - program pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana pak Buwas demikian sapaan akrab beliau berjanji semenjak dirotasi dari jabatan Kabareskrim di Mabes Polri dan kini menjabat sebagai kepala BNN akan tetap seperti Buwas yang dulu yakni akan bersikap tegas, berani tanpa pandang bulu menindak para pelanggar hukum terutama bandar dan pengedar narkoba tanpa ampun. Mari kita tunggu kiprah beliau di BNN !!

Langkah pertama pak Buwas dalam melaksanakan program BNN adalah dengan melibatkan lebih banyak unsur TNI, penulis dan masyarakat menilai adalah suatu langkah yang sangat baik dan positif yang mana peran TNI sebagai komponen bangsa yang mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai penjaga keamanan dan melindungi kedaulatan bangsa terhadap ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam kini dapat berperan aktif sebagai garda paling depan yang ikut menjaga ancaman teror dan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba terhadap bangsa ini. Selama ini mayoritas unsur Polri yang lebih banyak mengisi pos pos di BNN, sehingga langkah positif ini juga diharapkan dapat mempererat lagi sinergi dan keharmonisan hubungan antara TNI dan Polri secara keseluruhan.
Memang bila kita membahas pemberantasan peredaran narkoba secara jujur dimanapun di belahan dunia ini rasanya mustahil untuk diberantas habis, bisa kita saksikan seluruh negara di dunia ini tidak ada suatu negarapun yang terbebas dari ancaman dan teror narkoba, dari negara paling miskin hingga negara - negara kaya semuanya dapat dipastikan mempunyai problematika yang sama yaitu sulitnya membebaskan negara mereka dari jerat peredaran narkoba. Sebagai contoh mudah dan paling nyata negara Amerika sebagai negara adidaya sebuah negara kaya raya yang telah merdeka lebih dari 350 tahun yang lalu, negara yang memiliki segalanya termasuk unsur intelijen dan aparat penegak hukum yang didukung peralatan tercanggih sekalipun tak mampu membebaskan negaranya dari sindikat - sindikat yang berbisnis narkoba. Karena kejahatan penyalahgunaan dan perdagangan narkoba tergolong kejahatan  " tua "  menurut sejarah perdagangan dan pemakaian zat narkoba pada waktu itu adalah opium telah terjadi sejak tahun 4200 sebelum masehi, jadi seperti halnya kejahatan prostitusi atau pelacuran yang hingga kapanpun akan sulit sekali untuk ditiadakan.

Mengapa demikian ? Karena kejahatan narkoba sebagai kejahatan " tua " telah berkembang menjadi sebuah kerajaan bisnis sindikat - sindikat narkoba internasional karena menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa, terbukti berdasarkan sejarah di Indonesia sejak masih penjajahan bangsa Belanda pada tahun 1890 opium mulai masuk ke Indonesia dan diperdagangkan secara bebas, pada saat Belanda menyadari pengaruh negatif dari opium maka pada tahun 1900 secara resmi pemerintah Belanda melarang perdagangan opium ke Indonesia, namun dikarenakan harga opium yang tinggi dan para pengguna opium di Indonesia semakin banyak sehingga keuntungan penjualan opium sangatlah besar maka terjadilah penyelundupan opium secara besar - besaran oleh oknum - oknum bangsa Belanda itu sendiri dan para pedagang pribumi demi meraup keuntungan yang sangat menggiurkan. Yang mana disini menjadikan secara turun temurun pasar perdagangan narkoba telah secara otomatis tercipta " narco economics"        ( kutipan dari Professor Ronny Nitibagaskara ) dengan sendirinya di negeri kita tercinta ini.

Seperti yang kita ketahui berjalannnya waktu dan pergantian zaman serta kemajuan teknologi farmasi maka jenis - jenis narkotika pun muncul beragam rupa dan jenisnya yang kita umum ketahui seperti pil ecstacy, kokain, heroin, sabu - sabu dan sebagainya, yang paling masuk logika ekonomi kita adalah dimana ada permintaan pasti ada barang, permintaan inilah yang nota bene para pengguna yang menjadikan bisnis haram narkoba menjadi tetap langgeng karena itu sindikat - sindikat yang kuat berlomba - lomba mensuplai narkoba ke tanah Indonesia. Kemungkinan hal inilah yang menggagas pak Buwas sebagai kepala BNN berencana untuk mengubah Undang - Undang narkotika khususnya terhadap pengguna untuk dipidana dan mencabut haknya untuk direhabilitasi oleh negara. Khusus untuk langkah pak Buwas yang satu ini masyarakat banyak yang tidak sependapat sehingganya benar - benar apabila direalisasikan akan menimbulkan   " kegaduhan " yang nyata. Jelas akan gaduh karena saat ini saja menurut data dari Kemenkumham Lembaga Pemasyarakatan hampir diberbagai daerah di Indonesia penghuni lapas hampir 80 % adalah pelaku kejahatan narkoba bercampur baur antara pecandu, penyalah guna, pengedar sampai bandar berbagai tingkatan dari bandar kelas " teri " hingga bandar kelas " kakap ", dan sayangnya belum ada bandar kelas " paus " karena biasanya bandar ini untouchables alias tidak tersentuh hukum sama sekali, mungkin inilah tantangan pak Buwas yang sesungguhnya sebagai kepala BNN, untuk melacak, meyelidiki dan menangkap mereka yang memang pantas untuk ditangkap atas kejahatannya yang telah menyengsarakan hidup orang banyak.

Padahal menurut hemat penulis pernyataan Komjen Anang Iskandar sewaktu menjabat sebagai Kepala BNN dan sesuai desertasi beliau dengan judul dekriminalisasi pengguna narkoba, salah satunya menyebutkan bahwa setiap pengguna atau pecandu wajib untuk direhabilitasi secara medis maupun rehabilitasi secara sosial sebagaimana isi pasal 54 Undang - Undang narkotika tahun 2009 yang telah dibuat, namun pada kenyataannya dilapangan kedudukan hukum bagi pengguna narkotika masih menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum, sehingga sering kali pengguna maupun pecandu kehilangan haknya untuk melaksanakan rehabilitasi, inilah yang menjadi beban tugas pokok yang cukup essensial bagi Komjen Buwas dengan tidak serta merta menjadikan seluruh penyalah guna atau pecandu adalah pelaku kriminal, Komjen Buwas dituntut lebih bijaksana khusus menghadapi masalah ini apalagi dengan pola fikir beliau yang keliru dengan mempersoalkan penghematan biaya rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yang mana karena memang sudah menjadi kewajiban program negara untuk melindungi setiap warga negaranya yang telah terjerat dan menjadi budak narkoba untuk sembuh dan pulih sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Pada hakikatnya pengguna adalah seorang korban dari keadaan, korban dari ketidak pahamannya terhadap bahaya narkoba dan korban dari lingkungannya yang mungkin banyak terjadi peredaran narkoba, seyogianya pak Buwas menyadari akan hal ini menurut data BNN yang dirilis akhir tahun 2014 terdapat 1,4 juta pengguna aktif narkoba yang mana itu merupakan pasar potensial perdagangan narkoba di Indonesia, ada dua jenis pengguna narkoba yaitu pengguna yang memang benar - benar ketergantungan terhadap zat narkoba biasanya narkoba yang berupa heroin atau morphine dan ada pengguna aktif yang hanya bersifat rekreasional artinya pengguna hanya mencari kesenangan terhadap penggunaan narkoba tersebut biasanya pemakaian ecstasy dan sabu - sabu,  penulis meyakini bahwa dari setiap pengguna terdapat rasa penyesalan dihati kecilnya dan ingin sembuh dari ketergantungannya terhadap narkoba dan menyesal telah berkenalan dengan narkoba, sehingga solusinya bukan dengan cara dipenjarakannya mereka tetapi terlebih upaya BNN untuk menekan dan mempersempit kesempatan para pengedar dan bandar untuk memasarkan narkoba hingga tidak sampai ke tangan para pengguna, disinilah keberanian dan ketegasan Komisaris Jendral Budi Waseso menemukan ujian yang sesungguhnya yakni untuk membabat bandar - bandar kelas " paus " yang untouchables menjadi touchable dengan memenjarakan mereka dan mendorong Kejaksaan Agung untuk menuntutnya dengan hukuman maksimal yaitu hukuman mati ! Selamat bekerja pak Buwas doa kami menyertaimu !!

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: