» » » Pembentukan Pansel KPU Pangandaran Tidak Transparan, HMI dan PMII Ancam Gelar Aksi Demo


SJO PANGANDARAN – Gejolak pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangandaran semakin besar. Selain kekhawatiran aspek keamanan dalam pembentukan KPU Pangandaran yang diselenggarakan saat proses Pilkada sedang berlangsung, juga dinilai tidak transparan.

“Kami menilai rekrutmen Pansel KPU Pangandaran tidak transparan dan secara dadakan,” kata Ketua HMI Adad Muslim Aziz.

Idealnya pembentukan Pansel KPU diajukan oleh Pemerintah Daerah secara transparan, namun yang terjadi saat ini seolah dirahasiahkan dan tidak dilihat aspek rekam jejak personil yang diajukan untuk Pansel.

“Idealnya Pemerintah Daerah mengajukan 15 nama untuk diseleksi oleh KPU Jawa Barat dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat, namun yang terjadi pengajuan nama yang diajukan dinilai lebih pada unsur likes and dislikes,” tambah Adad.

Sementara itu Ketua PMII Aep mengatakan, hendaknya KPU Jabar mengevaluasi Pansel KPU Pangandaran yang saat ini sudah terbentuk agar Pansel bekerja secara maksimal dan bersih dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

“Harus dilihat jejak rekam Pansel, apakah pernah aktif dikepengurusan partai politik atau orang netral,” kata Aep.

Aep menegaskan, apabila KPU Jabar tidak melakukan evaluasi dan bersikukuh dengan Pansel yang sudah terbentuk, pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran sebagai tanda protes terhadap kebijakan KPU Jabar.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran Mahmud mengatakan, Pansel yang saat ini terbentuk adalah kebijakan KPU Jabar berdasarkan ajuan Pemerintah Daerah Pangandaran pada tahun 2014.

“Pemerintah Daerah mengusulkan tiga nama untuk Pansel diantaranya Samsudin, Dadang Gunawan dan Dasep Supriyanto,” kata Mahmud.

Namun berdasarkan informasi yang didapat, untuk Ketua Pansel Dadang Gunawan dari unsur tokoh masyaarakat, Samsudin dari unsur akademis, Nunik dari unsur perempuan dan dari unsur profesi Dudung dan Endang dari Universitas Galuh Ciamis.

“Kami tidak tahu mekanisme dan prosedur pembentukan Pansel karena itu kebijakan KPU Jabar,” pungkas Mahmud. (iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: