» » Pelembagaan, Solusi Mudah Pemerintah Awasi Dana Hibah

SJO BANDUNG -- Dana hibah yang awalnya bisa diterima lembaga dan masyarakat, saat ini harus diterima oleh lembaga. Ini justru mempermudah pemerintah, karena dengan diwakili oleh lembaga nantinya, pemerintah akan dengan mudah dalam melakukan pengawasan.

Dalam hal ini, pemerintah akan mengusahakan agar dana hibah tersebut sampai ke masyarakat. Jangan sampai dana yang sudah disiapkan pemerintah tidak sampai ke masyarakat. Maka, pelembagaan adalah solusinya.

Hal ini diutarakan Aher usai Penandatanganan RKU dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat, oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Jum'at (4/9).

“Yah seleksi lembaga harus kuat. Seperti traktor, traktor selama ini diserahkan ke Poktan, kelompok tani, kelompok tani apa lembaga? Bukan, itu paguyuban, forum, tentu kita tempelkan ke koprasi tani yang sudah ada, kita bantuannya ke koprasi, nanti poktan-poktannya menjadi anggota koprasi, sah kan?.” Jelas Aher.

“Kalau lembaga saya kira lebih enak kedepannya lebih pasti. Kalau si poktan-poktan jadi anggota koprasi tinggal kita kontrol koprasinya, tidak perlu poktannya satu-satu. Lebih enak sebetulnya.” Pangkasnya.

Sementara itu, beberapa hal penting yang menjadi rujukan dari perubahan APBD tahun 2015 ini diantaranya, dukungan pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Peparnas XV 2016 di si jalak harupat, dukungan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kematian, pemberantasan narkoba dan pornografi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Juga keperluan lain seperti, dukungan pembangunan koridor Jabar Utara dan Selatan, percepatan pembangunan Bandara Internasional Kertajati  Majalengka, kebutuhan paska penggenangan Waduk Jatigede, pembangunan sarana Peribadatan, peningkatan kualitas layanan pemerintah, serta pembangunan RSUD.

Pada kesempatan tersebut hadir pula, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Pimpinan Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, plt Sekda Provinsi Jawa Barat, serta para peserta rapat.(R)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: