» » » PBD Perubahan Banten Meningkat Rp 333 Miliar


       (Ruang Paripurna DPRD Banten)

SJO BANTEN - Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp 9,280 triliun atau meningkat sebesar Rp 333,1 miliar dari APBD murni 2015 sebesar Rp 8,947 triliun. Dari nilai tersebut, Rp 250 miliar di antaranya digelontorkan ke PT Banten Global Development (BGD) untuk mewujudkan Bank Banten.Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten, Rano Karno, dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dan dua raperda usul Gubernur Banten tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja RSU Malingping dan retribusi pelayanan kesehatan, di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (21/9/2015). Rano mengatakan, dalam rancangan perubahan APBD Provinsi Banten TA 2015 ini, belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 4,972 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 4,308 triliun.

"Belanja tidak langsung secara akumulatif meningkat sebesar Rp 44,877 miliar dari APBD murni 2015 sebelumnya sebesar Rp 4,927 triliun," ujarnya.

Agregasi peningkatakan belanja tidak langsung tersebut, kata Rano, berasal dari belanja pegawai yang dirasionalisasikan sebesar Rp 20 miliar dari pagu pada APBD TA 2015 sebesar Rp 593,5 miliar, sehingga menjadi Rp 573,5 miliar.

"Selanjutnya belanja hibah berkurang sebesar Rp 57,800 miliar dari alokasi pada APBD TA 2015 yang sebesar Rp 1,611 triliun, sehingga menjadi Rp 1,553 triliun," katanya.

Sementara belanja bantuan sosial tidak berubah dari alokasi pada APBD TA 2015 yang ditetapkan Rp 136,2 miliar.

"Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota meningkat sebesar Rp 24,452 miliar dari pagu semula pada APBD TA 2015 sebesar Rp 2,025 triliun, sehingga menjadi Rp 2,050 triliun," ucapnya.

Kemudian, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota pemerintah desa dan partai politik meningkat sebesar Rp 83,225 miliar dari alokasi pada APBD TA 2015 yang sebesar Rp 555,5 miliar menjadi sebesar Rp 638,7 miliar.
Selanjutnya, kenaikan anggaran signifikan dialokasikan untuk belanja tak terduga, sebagai antisipasi penanggulangan bencana ditingkatkan sebesar Rp 15 miliar, dari pagu anggaran murni APBD 2015 senilai Rp 5 miliar, sehingga menjadi Rp 20 miliar.

Ia mengatakan, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat program dan kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian RPJMD 2012-2017, belanja langsung dalam rancangan perubahan APBD Banten TA 2015 ini direncanakan sebesar Rp 4,308 miliar atau meningkat sebesar Rp 288,2 miliar dari pagu APBD murni 2015 sebesar Rp 4,020 miliar.
Dari kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 7,644 triliun, dan kebutuhan belanja daerah yang direncanakan Rp 9,280 triliun, terdapat selisih sebesar Rp 1,635 triliun atau meningkat sebesar Rp 332,9 miliar dari selisih APBD TA 2015 yang sebesar Rp 1,303 triliun.

"Dalam teknis penganggaran, selisih tersebut ditutup dari pembiayaan daerah yang merupakan hasil pengurangan penerimanaan pembiayaan sebesar Rp 1,907 triliun dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 272 miliar," ujar Rano. Ia menjelaskan, penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran hasil audit BPK terhadap LKPD Banten TA 2014.

"Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Jamkrida sebesar Rp 22 miliar dan kepada PT Banten Global Development Rp 250 miliar untuk mewujudkan Bank Banten," katanya.

Terkait pembentukan Bank Banten, dengan adanya penambahan Rp 250 miliar tersebut masih terdapat kekurangan sekitar Rp 400 miliar lagi, dari posisi saldo BGD saat ini Rp 300 miliar untuk Bank Banten. Terkait itu, Rano menyatakan, kekurangan tersebut akan dianggarkan pada APBD murni TA 2016.

“Pada Perubahan APBD tahun 2015, tambahan anggaran untuk pengoperasioan Bank Banten sebesar Rp 250 miliar. Jadi total dana yang ada sudah mencapai Rp 550 miliar, jadi masih kurang Rp 400 miliar lagi. Kekurangan tersebut akan ditambah kembali di APBD murni tahun 2016 yang saat ini masih dalam proses pembahasan antara Banang dengan TAPD pemprov untuk memenuhi kebutuhan total Rp 950 miliar," kata Rano, seusai paripurna.

Sementara, menurut Wakil Ketua DPRD Banten, Muflikhah, adanya penambahan anggaran untuk pengoperasian bank daerah, menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah.“Dan sejauh ini, saya melihat PT BGD, dengan Pak Ricky (Dirut PT BGD) sungguh-sungguh dalam menjalankan amanatnya ini. Saya juga beberapa waktu lalu telah meminta kepada yang bersangkutan agar tidak patah semangat dan mundur seperti dirut-dirut sebelumnya. Jelas kami selalu memberikan support,” ucapnya.

Ia meminta Rano membuktikan pernyataannya itu kepada masyarakat soal pembentukan Bank Banten. "Apalagi sebagai daerah, Banten pernah tercatat dalam sejarah memiliki bank sendiri yang berkedudukan di Pandeglang," katanya.(And/Jpr)


«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: