» » LMKN hadir “tertibkan” LMK soal pungut Royalti di Bidang musik

SJO BANDUNG - permasalahan royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait  khususnya di bidang musik dan lagu merupakan hal yang semakin kompleks. Berbicara soal pembajakan, sudah tak asing lagi dan tak ada habisnya.

Dalam upaya  menekan angka pembajakan dan memaksimalkan penarikan, pendistribusian, dan penghimpunan royalti pemerintah baru saja mengesahkan UU hak cipta baru. Dalam UU no.28 tahun 2014 itu, hadir Lembaga Manajemen Kolektif sebagai institusi yang memang diberi kuasa oleh pencipta,pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi, dalam bentuk royalti.

LMK ini bukan lembaga baru, seperti diketahui sebelumnya memang sudah ada beberapa LMK di Indonesia. Maka dari itu, dalam pasal 89 UU no.28 tahun 2014 ditambahkan hadirnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional guna mewadahi, memfasilitasi, dan mengawasi kinerja LMK tersebut.

Banyak ahli, mempertanyakan soal LMKN ini. Termasuk atas dasar apa LMKN berhak menetapkan royalti. Memang, pengaturannya dalam UU hak cipta ini hanya terdapat satu pasal saja dan dianggap abstrak.

Miranda Risang sebagai komisioner LMKN menegaskan, posisi LMKN ini berada di atas LMK. .LMKN merupakan lembaga eksekutif Negara di Bidang Manajemen Kolektif Pencipta dan Hak-hak terkait dengan pembiayaan diluar APBN. LMKN memegang kekuasaan atributif dari UU hak cipta yang baru dalam penyelenggaraan pengaturan, penarikan,penghimpunan dam pendistribusian yang berkaitan dengan royalti.

Selain itu, LMKN mempunyai fungsi kontrol yakni memverifikasi ulang LMK yang sudah beroperasi dan melaporkannya kepada menteri soal layak atau tidaknya LMK itu beroperasi. LMKN juga menetapkan besaran royalti dan untuk penarikannya di delegasikan kembali pada LMK.

“jadi ini LMKN itu sebagai fasilitator LMK, juga berfungsi menertibkan LMK yang “nakal ya” “ ujar miranda saat memberi keynote speech Seminar sosialisasi UU hak cipta Baru (11/09/15) di Universitas     Padjajaran bandung

Baru-baru ini, LMKN menetapkan besaran royalti untuk karoke sebesar Rp.6000/ruangan/harinya. Miranda menegaskan, disini diambil tarif tengah, supaya semua karoke tunduk pada aturan soal pembayaran royalti. Pihaknya juga menegaskan, tak hanya akan diberlakukan untuk karoke saja, LMKN sedang membuat draft aturan yang akan diberlakukan bagi cafe dan hotel, juga media broadcasting lainnya.

“kami sebagai musisi mengharapkan sekali pembayaran royalti yang layak. Maka dari itu, mudah-mudahan bersama LMKN kami bisa meminimalisir. LMKN ini dari musisi, oleh musisi dan untuk musisi” ujar musisi lawas Bimbo sambil menutup acara.(Vio)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: