» » Ketika Gayus Berkelana, Koruptor Gagal Dimiskinkan

Oleh : Peter S Simo Wibowo SH

Gayus Tambunan terpidana 30 tahun kasus korupsi pajak yang beberapa kali terpergok media keluar dari tahanan dan terakhir diketahui sedang asyik makan di sebuah restoran bersama dua orang wanita ketika dirinya usai menghadiri sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada 9 September 2015. Luar biasanya Gayus menurut data yang dimiliki oleh KPK telah melakukan hal itu selama berada ditahanan sebanyak 60 kali keluar tahanan dengan berbagai macam alasan, yang terakhir alasan menghadiri gugatan cerai, entah memang benar - benar digugat cerai atau istilah kerennya saat ini hanya settingan belaka supaya bisa mengaburkan sisa harta haramnya dan Gayus bisa menghirup udara bebas walau sebentar, tetapi yang jelas hal ini merupakan pukulan telak bagi Kementrian Hukum dan HAM bahwasanya telah berulang kali Gayus Tambunan kedapatan keluar dari Lapas dan berleha leha diluar Lembaga Pemasyarakatan..

Jangan - jangan terpidana para koruptor yang lain pun melakukan hal yang sama dengan Gayus tanpa disadari oleh kita semua, hanya saja Gayus kurang beruntung karena Gayus sudah lebih dulu dikenal publik sehingga wajahnya begitu familiar dan publik langsung bisa mengenali, memang peran media begitu besar sehingga Gayus secara tidak langsung menjadi celebrity nya para koruptor, namun yang menjadi pertanyaan bagi publik sekalipun sudah menjadi rahasia umum bahwa kebebasan sesaat bisa "dibeli" dan bisa dipastikan tidaklah murah oleh para napi - napi kaya terutama para koruptor, mengapa pihak Lapas begitu mudahnya nya melakukan pembiaran koruptor tenar sekelas Gayus Tambunan berkeliaran, apakah ada jaminan para tahanan koruptor tidak melakukan hal serupa ?? Sangat besar kemungkinannya hanya saja mereka lebih beruntung dari Gayus sehingga luput dari pantauan pubik dan media.

Mungkin sudah saatnya berkaca dari kasus Gayus pihak Kemenkum HAM melakukan pembenahan sistem lapas seluruh Indonesia menghadapi masalah ini yang mana tentu masalah ini telah mencederai aspek penegakan hukum kita yang menjadi terlihat seolah - olah tidak ada harganya, karena harga sebuah kebebasan walau sesaat masih bisa dijangkau oleh para napi koruptor yang masih memiliki kekayaan yang gagal dilacak dan disita oleh para aparat penegak hukum kita, sehingga kekayaan haram mereka masih bisa membiayai harga kebebasan mereka sekalipun ketika menjalani masa hukuman.

Sehingga nilai efek jera bagi para koruptor jelas sangat berkurang karena akan timbul sebuah pemikiran konyol bagi para koruptor yang belum tersentuh yang beranggapan bahwa seandainya mereka ( koruptor ) tertangkap oleh KPK atau lembaga penegak hukum lainnya dan di vonis oleh pengadilan toh masih bisa jalan - jalan keluar lapas menghirup kebebasan kalau merasa jenuh, seperti alasan yang pernah pernah dikemukakan oleh Gayus waktu terpergok menonton pertandingan tenis di Nusa Dua Bali 2010 silam, dengan entengnya Gayus berkata bahwa dirinya jenuh sehingga perlu refreshing jalan - jalan ke Bali, bayangkan bila para tahanan koruptor mengaplikasikan alasan yang sama tentu akan dan harus dikabulkan oleh rutan atau lapas karena Gayus Tambunan pernah melakukan itu dan berhasil, bukan kah prinsip penegakan hukum harus adil dan merata tanpa pandang bulu ??

Yang jelas kekeliruan fatal ini semoga menjadi barometer untuk pembenahan kwalitas lapas dan segera menindak tegas oknum - oknum sipir lapas yang terlibat jual - beli ijin keluar para tahanan, dan harus selektif melihat kepentingan yang bersangkutan dapat diberikan ijin keluar lapas, misalkan ada kerabat terpidana yang meninggal atau hal - hal darurat lainnya tentu disertai pengawalan dan pengamanan yang layak, karena ada dasar hukum atas izin khusus tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. "Pasal 52 PP No. 32 Tahun 1999," dan itupun ada tahapan yang jelas Keluarga terpidana mengajukan surat permohonan izin keluar kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yang kemudian akan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan dan terakhir diajukan kepada Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapat pertimbangan atas pengajuan izin tersebut.Apakah Gayus telah melaksanakan tahapan tersebut ? Bisa ya bisa tidak hanya Kalapas Sukamiskin yang tahu.

Mudah - mudahan kasus terpidana terutama para koruptor bisa dengan mudahnya keluar masuk lapas cukup sampai disini saja, dan tidak menular ke napi - napi yang lain tanpa keperluan yang jelas semoga petugas - petugas lapas diseluruh Indonesia bisa mengadakan revolusi mental sesuai arahan dan petunjuk bapak presiden, tentunya revolusi kearah yang lebih baik...

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: