» » » HMI dan PMII Tolak Pembentukan KPU Pangandaran


SJO PANGANDARAN - Kelompok aktivis mahasiswa Pangandaran menolak keras pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangandaran. Pasalnya pembentukan tersebut dilaksanakan dalam masa tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran sedang berjalan.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Adad Muslim Aziz mengatakan, dalam kondisi saat ini, peralihan tugas penyelenggara Pilkada dari KPU Ciamis ke KPU Pangandaran terancam rawan dari aspek keamanan.

“Kami khawatir bila pembentukan dilaksanakan saat ini akan terjadi chaos dan KPU Ciamis sebagai penyelenggara awal akan cuci tangan dan lepas dari tanggung jawab,” kata Adad.

Sementara Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengatakan, hendaknya panitia seleksi dan KPU Jawa Barat melakukan evaluasi rencana pembentukan KPU Pangandaran.

“Kita lihat aspek efektivitasnya, apakah positif atau negatif, walau pun secara teknis pelaksanaan Pilkada harus diselesaikan oleh penyelenggara yaitu KPU Ciamis sampai terlantiknya KPU Pangandaran,” kata Aep.

Aep juga menegaskan, hal ini harus menjadi pertimbangan dari segi geografis dan kultur masyarakat Kabupaten Pangandaran, apakah siap untuk melanjutkan pelaksanaan oleh KPU terpilih atau malah sebaliknya.

Kedua kelompok aktivis ini menysinyalir pelaksanaan Pilkada Pangandaran rawan terancam terjegal ditengah jalan bila KPU Jawa Barat dan KPU RI bersikukuh untuk mengalihkan tugas pelaksanaan Pilkada ke KPU Pangandaran.

Sementara Ketua KPU Ciamis Kikim Tarkim saat dikonfirmasi mengatakan, komisioner KPU Ciamis akan mengakhiri masa kerjanya hingga November 2015, dan pelaksanaan pun akan diserahkan ke KPU Pangandaran yang pada November itu juga dipastikan sudah terbentuk.

“Dengan peralihan penyelenggara Pilkada oleh KPU Ciamis ke KPU Pangandaran yang akan dibentuk bukan berarti perhelatan Pilkada berhenti, tetapi untuk penyelenggara akan ditangani KPU Kabupaten Pangandaran terlantik,” kata Kikim.

Sementara anggota KPU Jawa Barat Nina Yuningsih menegaskan, proses seleksi anggota KPU Kabupaten Pangandaran tidak akan mengganggu tahapan pilkada yang sedang berjalan. KPU Ciamis tetap menjalankan tugasnya seperti biasa sampai terbentuk KPU Kabupaten Pangandaran.

“Tahapan pilkada tidak akan terganggu, meski November nanti diserahkan ke KPU yang baru terbentuk, pilkada terus berjalan,” kata Nina.

Untuk itu, KPU Jabar pun sudah menetapkan lima anggota tim seleksi yang antara lain dua orang unsur akademisi, satu profesi, satu tokoh masyarakat dan unsur perempuan.

“Dari akademisi oleh Endang Supriatna, Purek satu Unigal dan Samsudin dari STIT-NU. Sementara profesi oleh Dudung Mulyadi dari advokat, dan tokoh masyarakat Pangandaran, Pak Dadang, serta Nunik Yudaningsih dari unsur perempuan asal Cimerak,” pungkas Nina.(iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: