» » » BPK RI Temukan Penggunaan Anggaran Tidak Jelas di DKPK Pangandaran


SJO PANGANDARAN – Badan Pemeriksa Kauangan (BPK) Republik Indonesia (RI) menemukan empat bukti pembelanjaan penggunaan anggaran tidak jelas di Dinas Kelautan Pertanian Kehutanan (DKPK) Kabupaten Pangandaran senilai Rp. 3.746.200,00. Temuan tersebut adalah belanja surat kabar dan belanja makan minum dan belanja pengadaan.

Namun saat dikonfirmasi Kepala DKPK Adi Nugraha membantah temuan tersebut. “Pembelanjaan yang menjadi temuan BPK RI adalah kelebihan anggaran saat kebutuhan keuangan SKPD masih dikelola oleh Pemerintah Daerah Ciamis,” kata Adi.

Adi mengaku pihaknya sudah melakukan perbaikan administrasi hasil temuan BPK RI tersebut sebelum masa akhir waktu perbaikan yang diberikan BPK RI.

Sementara terkait aset kendaraan yang dikelola oleh DKPK tidak dimasukan di Kartu Identitas Barang (KIB), Adi mengelak sejumlah aset kendaraan yang diduga dikelola dinasnya dan menjadi temuan BPK RI.

“Waktu itu kami menerima administrasi pelimpahan aset dari Kabupaten Ciamis, namun kami tidak langsung memverifikasi aset yang dilimpahkan, jadi bisa saja aset yang menjadi temuan karena jumlah data dan fakta yang berbeda,” kata Adi.

Sedangkan pada pemberitaan sebelumnya berdasarkan data yang tercatat, keberadaan kendaraan tersebut berada di Dinas Kelautan Perikanan dan Kehutanan (DKPK) sebanyak 47 unit, lingkup Sekretariat Daerah 9 unit, Dinas Kesehatan 6 unit dan sisanya tersebar di lingkup 10 Kecamatan.

“Aset yang kami miliki semua sudah rapih secara administrasi, meski BPK RI menemukan hal tersebut kami tidak merasa mempunyai aset yang tidak tercatat di KIB,” pungkas Adi. (iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: